IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pemanfaatan lahan milik negara senilai Rp. 200 juta, kembali mencuat di Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.
Dugaan tersebut menjadi perhatian khusus, setelah Dewan Pimpinan Wilayah Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (DPW KITA-PD) Provinsi Banten secara resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Lurah Batujaya, Kamis (29/10/2026).
Pokok persoalan ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang berlokasi di Jalan Garuda RT 002/RW 005, Kelurahan Batujaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan tersebut merupakan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada dalam pengelolaan PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng (JKC).
Sorotan muncul beredar, setelah informasi mengenai dugaan adanya penarikan uang sewa mencapai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari pihak penerima manfaat yang saat ini menggunakan pemanfaatan aset lahan tersebut.
Ketua DPW KITA-PD Provinsi Banten, Dedi Haryanto, melalui surat bernomor 021/Klar/DPW-KITA-PD/X/2026, meminta Lurah Batujaya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pemanfaatan lahan dan dugaan penarikan uang sewa tersebut.
Menurut KITA-PD, langkah klarifikasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KITA-PD juga menilai perlu adanya penjelasan mengenai hubungan antara pemerintah kelurahan, pihak penerima manfaat lahan, dan PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng selaku pihak pengelola.
Dalam hukum administrasi negara, pemanfaatan aset milik negara tidak dapat dilakukan berdasarkan kewenangan yang tidak jelas. Setiap bentuk pemanfaatan harus memiliki dasar hukum, persetujuan pejabat berwenang, serta mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terdapat dugaan penerimaan uang oleh oknum penyelenggara pemerintahan, dengan berbagai macam polamemanfaatkan jabatan atau kewenangannya, Dedi siap meminta aparat penegak hukum perlu bertindak tegas.
Dedi pun berharap pihak Kelurahan Batujaya dan PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng memberikan penjelasan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, substansi dugaan pungutan Rp200 juta tersebut, Camat Batuceper serta Lurah Batujaya tidak dapat memberikan tanggapan, dan awak media masih berusaha memerlukan verifikasi melalui dokumen transaksi bukti pembayaran, keterangan pihak penerima manfaat, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (T-Red)
