Home / Banten / Hukum / Kriminal / Pendidikan / Tangerang Raya

Jumat, 7 April 2023 - 08:56 WIB

Dugaan Pungli Di SMAN 15 Kota Tangerang, Akhirnya LSM KIPANG Resmi Lapor Ke Kejaksaan Negeri Tangerang

IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Dugaan berbagai macam unsur pungutan liar (Pungli) yang terus berulang kali beredar di SMA negeri 15 Kota Tangerang, akhirnya kini secara resmi dilaporkan LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (LSM KIPANG) kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, Kamis 06/04/2023.

Adapun hal yang dilaporkan LSM KIPANG adalah mengenai pungutan uang sebesar Rp 120.000, dengan alasan pihak sekolah guna membayar biaya psikotes dalam menentukan peserta siswa didik dalam memilih jurusan kejuruan antara IPS atau IPA.

Diketahui menurut informasi yang diterima saat laporan dilaporkan oleh LSM KIPANG kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, bahwa pada saat ini pihak sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang terus melakukan upaya konsolidasi dengan menyebar surat dukungan program psikotes dari orang tua Siswa kepada pihak sekolah.

Ditempat terpisah, Haris SH selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. ( LSM KIPANG) di ruang kerjanya mengatakan kepada awak media, ” bahwa dirinya melalui Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) secara resmi sudah mengirimkan surat laporan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di jalan TMP Taruna Kota Tangerang Banten dengan nomor surat K/001/IDT-PK-T.Pungli SMAN 15 Kota Tangerang/IV/23 tertanggal 6 April 2023 perihal: Laporan Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pungutan Liar Sekolah Menengah Atas Negeri 15 (SMAN) Kota Tangerang Provinsi Banten, ujar Haris SH

Selanjutnya Haris SH menegaskan juga, bahwa terkait dugaan pungutan liar di sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang, pelakunya dapat dikenakan sanksi ancaman hukuman selama enam tahun penjara, berdasarkan bunyi Pasal 423 KUHP, ditambah lagi menurut unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan TAP MPR RI no XI tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, UU RI no 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, serta UU RI no 31 Tahun 1999 Jo UU RI no 20 Tahun 2001 Tentang: Pemberantasan Tindakan Korupsi, Ujarnya

Share :

Baca Juga

Buru

Misteri Rp. 500 Juta Dana Hibah Non Pilkada KPU Buru Terindikasi Digunakan Secara Tidak Jelas

Banten

Kejari Lebak Tahan Kepala Desa Pagelaran Bersama Sang Suami

Daerah

Audiensi Warga Soal Truck Pertamina Merusak Jalan, Pemdes Penyidangan Kulon Ajak Warga Berkelahi

Daerah

Oknum Preman Berkedok Ormas Terekam CCTV di Kota Gunungsitoli

Humbang Hasundutan

Memonitoring Implementasi Transisi PAUD-SD Bunda Paud Kunjungi SD173385 Dolok Sanggul

Banten

Kontroversi Penetapan TSK, Suparman Harsono Ajukan Pra Peradilan di PN Tangerang

Daerah

Ketua Yayasan Kudus 03 BKNP inisial S, Di Duga Merampas Hak Asuh Orang lain, Orang tua Asuh Dan Keluarga Keberatan

Cirebon

Peringati HUT Bhayangkara ke-77, Polresta Cirebon Gelar Bazar Murah