Home / Banten / Hukum / Kriminal / Pendidikan / Tangerang Raya

Jumat, 7 April 2023 - 08:56 WIB

Dugaan Pungli Di SMAN 15 Kota Tangerang, Akhirnya LSM KIPANG Resmi Lapor Ke Kejaksaan Negeri Tangerang

IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Dugaan berbagai macam unsur pungutan liar (Pungli) yang terus berulang kali beredar di SMA negeri 15 Kota Tangerang, akhirnya kini secara resmi dilaporkan LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (LSM KIPANG) kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, Kamis 06/04/2023.

Adapun hal yang dilaporkan LSM KIPANG adalah mengenai pungutan uang sebesar Rp 120.000, dengan alasan pihak sekolah guna membayar biaya psikotes dalam menentukan peserta siswa didik dalam memilih jurusan kejuruan antara IPS atau IPA.

Baca Juga  Polresta Cirebon Kembali Amankan Dua Pengedar OKT Ilegal 

Diketahui menurut informasi yang diterima saat laporan dilaporkan oleh LSM KIPANG kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, bahwa pada saat ini pihak sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang terus melakukan upaya konsolidasi dengan menyebar surat dukungan program psikotes dari orang tua Siswa kepada pihak sekolah.

Ditempat terpisah, Haris SH selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. ( LSM KIPANG) di ruang kerjanya mengatakan kepada awak media, ” bahwa dirinya melalui Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) secara resmi sudah mengirimkan surat laporan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di jalan TMP Taruna Kota Tangerang Banten dengan nomor surat K/001/IDT-PK-T.Pungli SMAN 15 Kota Tangerang/IV/23 tertanggal 6 April 2023 perihal: Laporan Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pungutan Liar Sekolah Menengah Atas Negeri 15 (SMAN) Kota Tangerang Provinsi Banten, ujar Haris SH

Baca Juga  Sinergi Bhabinkamtibmas Sambang Desa, Bhabinkamtibnas Ajak Warga Jaga Kamtibmas

Selanjutnya Haris SH menegaskan juga, bahwa terkait dugaan pungutan liar di sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang, pelakunya dapat dikenakan sanksi ancaman hukuman selama enam tahun penjara, berdasarkan bunyi Pasal 423 KUHP, ditambah lagi menurut unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan TAP MPR RI no XI tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, UU RI no 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, serta UU RI no 31 Tahun 1999 Jo UU RI no 20 Tahun 2001 Tentang: Pemberantasan Tindakan Korupsi, Ujarnya

Share :

Baca Juga

Cirebon

Minimalisir Kriminalitas, Polres Cirebon Kota gelar KRYD Pasca Pilkada

Banten

Pungli PTSL Mencapai Rp 2 Miliar, Polresta Tangerang Bekuk Mantan Kades

Daerah

Terkait Perjalanan Dinas Puskesmas Tahun 2022, LSM Cakra Tulungagung : “Sudah Kami Laporkan APH”

Cirebon

Polsek Talun Lakukan Pembinaan Kepada Pelajar Yang Diduga Akan Terlibat Tawuran

Cirebon

Polsek Dukupuntang Sigap Bantu Padamkan Karhutla di Desa Ujungberung Majalengka

Buru

Rusdi SAMPAIKAN Kecewaan Melalui Vidio Terhadap Polres Pulau Buru

Cirebon

Beri Edukasi Hukum di Kalangan Pelajar, Polresta Cirebon Gelar Police Goes To School di SMP Negeri 1 Plumbon

Cirebon

Sisir kewilayahan, Polres Cirebon kota gelar KRYD sasar Area publik