Home / Hukum

Selasa, 7 September 2021 - 19:21 WIB

Kejagung Hentikan Penyidikan (SP3) Dugaan Kasus Korupsi di PT Pelindo II

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyidikan (SP3) dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II. Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Supardi menyatakan pihaknya menghentikan penyidikan kasus itu karena unsur kerugian negara sulit ditemukan.

“Ya sudah (diSP3). Unsur kerugian negara yang sulit ditemukan,” kata Supardi, kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (7/9/2021).

Supardi menjelaskan kerugian negara sulit ditemukan karena masih berupa perkiraan (potential loss), sehingga belum dapat dipastikan berapa angka pasti kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana.

Baca Juga  Aksi Demo Pro - Kontra Pegawai KPK Tidak Lolos TWK di Depan Gedung Merah Putih KPK

“Masih potential loss. Jadi masih ada opportunity cost yang mungkin bisa diperhitungkan dan kita belum bisa dipastikan berapa, apakah itu bener rugi, apakah untung itu belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut perbuatan tindak pidana juga harus memenuhi unsur-unsur pidana di suatu pasal. Menurutnya ketika salah satu unsur belum memenuhi pasalnya, maka akan menimbulkan ketidakpastian. Namun menurutnya penyidikan dapat dibuka kembali apabila ditemukan bukti baru.

Baca Juga  Polri: PTDH Ferdy Sambo Langkah Tegas dan Komitmen Usut Tuntas Kasus Brigadir J

“Kalau pasalnya gak memenuhi salah satu unsur, kalau diteruskan ya sebuah ketidakpastian nanti. Sampai nanti suatu titik ditemukan alat bukti baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. Kejagung menyebut penyidikan barunya terkait dugaan penyimpangan sewa tarif dermaga.

“Mungkin terkait sewa dermaga, ada kaitannya dengan itulah. Pelabuhan itu kan navigasi, ada tarif. Dugaannya ada penyimpangan terkait sewa-menyewa itu. Kira-kira itulah,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga  Jokowi: Pemerintah Tegas tidak Tempuh Cara Inkonstitusional

Namun, Ali belum memerinci dugaan kerugian negara akibat kasus ini. Dia memastikan Kejagung telah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

“Masih tunggu BPK dan BPKP,” ucap Ali.( IDN )

Share :

Baca Juga

Hukum

Dramatis Jemput Paksa Fatia KontraS & Haris Azhar

Hukum

Bareskrim Usut Laporan Terhadap Natalius Pigai Menghina  Presiden Jokowi

Hukum

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Kena OTT KPK.

Hukum

Haris Azhar dan  Fatia Maulidiyanti,  Tersangka  Pencemaran Nama Baik

Hukum

Ketua Mahkamah Agung Melepas Dr.Mukti Arto Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti

Hukum

Siapa Sosok Bekingan Kuat Ferdy Sambo ?,Luhut Tak Perduli Siapa Dia

Hukum

Direktur KPK: Banyak Celah Penyimpangan Pemerintahan Anies Baswedan

Hukum

KPK Periksa Dua Pejabat PT Antam Terkait Pengolahan Anoda Logam

Contact Us