Home / Politik

Minggu, 7 November 2021 - 05:57 WIB

 Tudingan  Tes PCR  Dua Jubir Menteri Didesak Mundur

Komunikolog Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing

Jakarta, IDN Hari Ini – Kabar dugaan terlibatan dua menteri Kabinet Joko Widodo, yakni Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Erick Thohir (ET) dalam bisnis PCR menyedot perhatian publik.

Pasalnya belum lama ini pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan bahwa tes PCR sebagai prasyarat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik di darat maupun udara.

Desakan mundur dua pembantu Presiden Jokowi itu kian menguat. Bahkan sejumlah aktivis anti korupsi maupun politisi meminta agar kasus bisnis PCR yang diduga melibatkan LBP dan ET itu agar diusut hingga tuntas.

Baca Juga  DPRD Kabupaten Tulungagung Rapat Paripurna Penyampaian Propemperda 2023 Dan Persetujuan Ranperda APBD 2023

Namun tudingan terhadap dua menteri terkait bisnis PCR itu dibantah oleh para juru bicaranya. Dengan berbagai macam argumentasi yang disampaikan oleh dua jubir tersebut.

Namun sayangnya publik sudah terlanjur menilai bahwa LBP dan Et itu telah menyalahgunakan kewenangannya dibalik kebijakan syarat tes PCR, meski pemerintah membatalkan opsi tersebut.

Baca Juga  Bantuan Ganjar Tuai Polemik

Menanggapi polemik tudingan dua menteri yang diduga bisnis PCR itu, pengamat komunikasi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berpendapat, bahwa sangat tidak tepat LBP dan ET didorong mundur.

Bahkan Emrus menyarankan agar Jubir kedua menteri itu yang harus mundur sebagai tanggung jawab moral karena tidak mampu menjelaskan duduk persoalannya sehingga opini publik menjadi liar.

“Moral etis harusnya diutamakan dalam setiap pelayanannya terhadap masyarakat terlebih situasi masyarakat yang masih berjuang untuk keluar dari belenggu Covid-19. Dugaan keterlibatan ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Alboin.

Baca Juga  Luhut Binsar Pandjaitan Bakal Calon Presiden pada 2024?

“Dan apabila terjadi pelanggaran maka kedua menteri yang bersangkutan segera mengundurkan diri dari jabatannya, sebab hal ini telah merusak kepercayaan dan perasaan publik. Hal ini dapat dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ungkapnya. (IDN )

Share :

Baca Juga

Politik

Emrus Sihombing : Laporan Luhut dan Erick Thohir ke KPK Soal Tes PCR Terkesan Politisi dan Lemah

Politik

Tepis Perpecahan  Internal Golkar, Luhut-Airlangga Semakin Mesra

Politik

Emrus: Pencalonan Anies Membuat NasDem Berada dalam Posisi Sulit

Politik

Airin Sukses di Tangsel Layak Pimpin DKI Jakarta

Politik

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Mengajak Seluruh Kader Untuk Semakin Kompak Dan Solid

Politik

Kader PDIP dan Ketua DPR Dinilai Paling Pas Mencalonkan  Presiden Indonesia 2024

Politik

Emrus Sihombing: Jubir Kementerian Bukan Pesuruh Menteri

Politik

Puan Sebagai Cucu Ideologis dan Biologis Bung Karno, Figur Capres 2024

Contact Us