Home / Nasional

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 20:17 WIB

Wamen Agraria Surya Tjandra, Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara

Jakarta, IDN Hari Ini – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra menyampaikan penyelesaian konflik agraria bukan semata-mata sebagai pekerja rutin kementerian, tetapi juga implementasi kebijakan politik.

Hal itu diungkapkan Surya saat menghadiri Seminar Agraria dengan tema ‘Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara’, di Universitas Sumatera Utara, Medan, Kamis (21/10).

“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ungkap Surya dalam keterangan yang diterima Sabtu (23/10).

Baca Juga  Presiden Jokowi Resmi Buka PON XX Di Papua

Surya mengungkap penanganan konflik agraria di Sumatera Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim memberikan pembelajaran bagi masyarakat.

Menurut dia, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi, dan hal itu penting. “Buktinya ketika ada momentum presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan. Jadi, memang hati, hukum, dan politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ujar Surya.

Baca Juga  Soal Rencana Perubahan Dapil, Ketua Gerindra Tulungagung: "Kami Tahu Dari Medsos"

Dia menyebut pembelajaran lain yang bisa didapat masyarakat adalah terbukanya dialog untuk memperoleh solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak. “Paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai dimana kita bisa berkompromi.

Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN (PT. Perkebunan Nusantara III), tetapi masyarakat minta dikeluarkan (sertifikat) dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu saja karena aset BUMN,” ungkap Surya.

Baca Juga  KABID HUMAS POLDA JABAR : POLRI BERMAIN BERSAMA ANAK PENGUNGSIAN KORBAN BENCANA GEMPA CIANJUR*

Selain itu Surya juga mengatakan konflik pertanahan bisa diselesaikan hanya sampai tingkat kementerian saja. “Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik”, kata Surya.( IDN )


Share :

Baca Juga

Nasional

Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR Indonesia Jangan Dihadapkan Masalah Serius

Nasional

Kontak Senjata Polri- TNI dengan   KKB Papua Komandan Operasi Tewas

Banten

PEPARPROV (Pekan Olahraga Paralimpic) Provinsi Banten Kurang Mendapatkan Perhatian

Nasional

Dewan Pers Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

Nasional

KORBAN PRODUK MAKANAN MEREK ” POP MIE ” PT. INDOFOOD CBP MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PRAKTISI HUKUM ERWIN SYAFRIZEIN SH

Nasional

Jokowi Tanam Jagung Pagi Ini Di Sorong Papua

Nasional

Tergiur Sumbangan 2 T Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ahirnya Copot Kapolda Sumsel

Daerah

Ledakan Bom Bunuh Diri Di Polsek Astana Anyar Kota Bandung

Contact Us