Home / Nasional

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 20:17 WIB

Wamen Agraria Surya Tjandra, Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara

Jakarta, IDN Hari Ini – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra menyampaikan penyelesaian konflik agraria bukan semata-mata sebagai pekerja rutin kementerian, tetapi juga implementasi kebijakan politik.

Hal itu diungkapkan Surya saat menghadiri Seminar Agraria dengan tema ‘Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara’, di Universitas Sumatera Utara, Medan, Kamis (21/10).

“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ungkap Surya dalam keterangan yang diterima Sabtu (23/10).

Baca Juga  Jokowi Buka Kran Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Surya mengungkap penanganan konflik agraria di Sumatera Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim memberikan pembelajaran bagi masyarakat.

Menurut dia, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi, dan hal itu penting. “Buktinya ketika ada momentum presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan. Jadi, memang hati, hukum, dan politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ujar Surya.

Baca Juga  Bupati Bersama DPRD Humbahas Setujui R.APBD T.A. 2024 dan Perubahan RPJMD 2021-2026

Dia menyebut pembelajaran lain yang bisa didapat masyarakat adalah terbukanya dialog untuk memperoleh solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak. “Paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai dimana kita bisa berkompromi.

Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN (PT. Perkebunan Nusantara III), tetapi masyarakat minta dikeluarkan (sertifikat) dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu saja karena aset BUMN,” ungkap Surya.

Baca Juga  Pemkab Humbahas Menyambut Baik Kunjungan Peserta Diklat Sesdilu Angkatan 74

Selain itu Surya juga mengatakan konflik pertanahan bisa diselesaikan hanya sampai tingkat kementerian saja. “Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik”, kata Surya.( IDN )


Share :

Baca Juga

Daerah

Pj Sekda Sampaikan LKPj Bupati Humbahas Kepada Ketua DPRD Humbahas

Cirebon

Satreskrim Polresta Cirebon Amankan Dua Pelaku Pencabulan, Salah Satu Korbannya Anak di Bawah Umur

Nasional

KABID HUMAS POLDA JABAR : POLRI BERMAIN BERSAMA ANAK PENGUNGSIAN KORBAN BENCANA GEMPA CIANJUR*

Banten

Nilai Uang Ganti Rugi Jalan Looping Benda Terkesan Ngawur, Akhirnya PUPR Kota Tangerang Menjadi Tergugat Di PN Tangerang

Nasional

Jusuf Kalla:  NU Seperti McDonald’s

Daerah

Bupati Humbahas Menyampaikan Nota Pengantar Atas 7 Ranperda Kabupaten Tahun 2023

Nasional

Kapolri Tinjau Evakuasi Kapolda Jambi dan Rombongan, Apresiasi Kerja Keras Tim Gabungan

Daerah

Desa Hutasoit I Panen jagung 7 ton Per Hektar, Masyarakat Ucapkan Banyak Terimakasih Atas Arahan Dan Bimbingan Bupati Humbahas

Contact Us