Jakarta, IDN Hari Ini – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra menyampaikan penyelesaian konflik agraria bukan semata-mata sebagai pekerja rutin kementerian, tetapi juga implementasi kebijakan politik.
Hal itu diungkapkan Surya saat menghadiri Seminar Agraria dengan tema ‘Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara’, di Universitas Sumatera Utara, Medan, Kamis (21/10).
“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ungkap Surya dalam keterangan yang diterima Sabtu (23/10).
Surya mengungkap penanganan konflik agraria di Sumatera Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim memberikan pembelajaran bagi masyarakat.
Menurut dia, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi, dan hal itu penting. “Buktinya ketika ada momentum presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan. Jadi, memang hati, hukum, dan politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ujar Surya.
Dia menyebut pembelajaran lain yang bisa didapat masyarakat adalah terbukanya dialog untuk memperoleh solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak. “Paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai dimana kita bisa berkompromi.
Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN (PT. Perkebunan Nusantara III), tetapi masyarakat minta dikeluarkan (sertifikat) dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu saja karena aset BUMN,” ungkap Surya.
Selain itu Surya juga mengatakan konflik pertanahan bisa diselesaikan hanya sampai tingkat kementerian saja. “Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik”, kata Surya.( IDN )
