Home / Buru / Daerah / Hukum / Kriminal / Maluku

Senin, 6 Mei 2024 - 18:49 WIB

Kejari buru Diminta Usut dugaan Tindak Pidana Korupsi, Dana hibah KPU Tahun 2016/2017

IDN Hari Ini, Namlea Buru – Sebelumnya pada Tahun 2021, pihak kejaksaan negeri Buru telah melayangkan surat permintaan dokumen kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dengan No. Surat B-753/0.1.14/Fd.1/09/2021, yang ditandatangani langsung oleh kepala kejaksaan negeri Buru, Muhtadi, S.Sg, SH. MH

Lebih lanjutnya, seharusnya pada saat ini kasus tersebut dapat tindaklanjuti oleh Kejari Baru yakni: Muhammad Hasan Pakaja, S.H, namun hingga sampai saat ini kasus tersebut diduga sengaja masih ditutupi oleh kejaksaan negeri Buru.

Selanjutnya mengenai dalam isi surat permintaan tersebut, pihak kejaksaan negeri Buru meminta dokumen ;

1. Naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD) Tahapan Pra 2016.

2.Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahapan Pilkada 2017.

3. Dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA)2016 dan 2017.

4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan 2016 & 2017.

Hal itu terkait dengan tindak lanjut laporan hasil audit dan pertanggung jawaban anggaran pemilu kabupaten Buru pada Tahun 2019 yang juga terdapat temuan kerugian negara senilai Rp. 4.614.505.763.

Lebih lanjut dari hasil laporan audit operasional pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah pemilu pada tahun 2014/2015, juga terdapat temuan kerugian negara senilai Rp.413.446.092.-

Selanjutnya atas laporan hasil audit operasional pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah pilkada pada KPU kabupaten Buru tahun 2017 masih terdapat temuan kerugian negara sejumlah Rp. 3.218.865.518.00.

Saat ini dalam kasus yang berjalan, ditengarai pihak kejaksaan Negri Buru di anggap lalai dalam menangani kasus dugaan koropsi dana hibah KPU kabupaten buru.

Sementara dari temuan yang dimaksud telah merugikan negara, sudah tercatat dari hasil audit kejaksaan melalui mantan Kejari Buru Muhtadi, S. Sg, SH, MH

Saat kasus tersebut di konfirmasi oleh tim media, pihak kejasaan seakan menghindari pertanyaan wartawan saat di singgung mengenai hasil audit yang di maksud.

Kemudian pada saat ketua KPU kabupaten di komfirmasi  juga oleh tim melalui pesan WhatsApp pada November (2023), hanya dibaca namun tidak membalas chat tersebut. (Tim jurnal Maluku)

Share :

Baca Juga

Daerah

AKP Karnala, S.H. Resmi Gantikan AKP H. Suhendi, S.H., M.H. sebagai Kapolsek Sindang-Indramayu

Hukum

Penanganan Kasus Yayasan Pendidikan Islam ALMU’IN Polres Metro Kota Tangerang, Hampir 1 Tahun Berjalan Dalam  Laci Meja?

Daerah

Pemko Gunungsitoli Imbau Masyarakat Patuhi Aturan Karantina Hewan, 227 Ekor Babi Ilegal Dimusnahkan 

Banten

Pelanggaran Kasus Pagar Laut Terbukti di Pengadilan, Akar Masalah di PIK 2 Masih Belum Tersentuh Hukum

Daerah

Nasib 40 Jemaah Umroh Travel Amanah Imam Gagal Berangkat di Bandara Jogjakarta

Daerah

Pemkab Humbahas Melaksanakan Bimtek Penyusunan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Cirebon

Kapolresta Cirebon Silaturahmi Bersama Tokoh Ulama Kabupaten Cirebon Habib Thohir Bin Yahya

Buru

Komisi lll DPRD Provinsi Maluku Melakukan peninjauan proyek Perumahan Bukit Hijau di Kusu-Kusu Sereh, Kota Ambon