IDN Hari Ini, Tangerang- Pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Cilampe di Kabupaten Tangerang, Banten, yang merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pertanian dan mendukung ketahanan pangan, kini menjadi sorotan.
Proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp3,3 miliar tersebut mendapat perhatian dari sejumlah pihak, termasuk lembaga pemantau anggaran dan kontrol sosial seperti Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) serta Gerakan Moral Anti Kriminalitas, (GMAKS).
Sorotan terutama diarahkan pada sejumlah aspek teknis pekerjaan di lapangan. Di antaranya menyangkut kualitas material, konstruksi fondasi, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan teknis dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
Persoalan tersebut menjadi penting karena pembangunan jaringan irigasi tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga menyangkut keberlanjutan fungsi infrastruktur dalam mengalirkan air ke areal pertanian.
Jika kualitas konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi umur layanan bangunan irigasi dan efektivitas pemanfaatannya.
Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan teknis dan dokumen kontraktual oleh pihak yang berwenang.
Perencanaan dan Pelaksanaan Dipertanyakan
Dari sorotan yang berkembang, terdapat pertanyaan mengenai apakah kondisi pekerjaan di lapangan telah sepenuhnya mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta metode pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Aspek fondasi menjadi salah satu bagian yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Fondasi merupakan elemen penting dalam konstruksi bangunan irigasi karena berhubungan langsung dengan stabilitas struktur dan kemampuan bangunan menghadapi kondisi tanah serta tekanan air.
Selain fondasi, kualitas dan penggunaan material juga menjadi bagian yang perlu diverifikasi. Pemeriksaan idealnya tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi juga melalui pengukuran volume dan mutu material serta pencocokan dengan dokumen kontrak dan hasil pengawasan pekerjaan.
Lembaga Pemantau Minta Transparansi
KITA-PD dan GMAKS menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan proyek tersebut, terutama apabila terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan di lapangan dengan perencanaan atau spesifikasi teknis.
Mereka mendorong agar dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis secara independen untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain mengenai pelaksana pekerjaan CV. Batavia Benteng Djaya terhadap progres pekerjaan, spesifikasi material, serta hasil pengawasan selama proyek berlangsung.
Transparansi tersebut dinilai penting agar polemik mengenai proyek tidak berhenti pada tudingan atau persepsi semata, tetapi dapat diuji berdasarkan dokumen dan kondisi teknis yang sebenarnya.
Jangan Hanya Dilihat dari Serapan Anggaran
Proyek irigasi pada akhirnya harus dinilai dari manfaat dan kualitas infrastrukturnya, bukan semata-mata dari terserapnya anggaran.
Apabila pekerjaan dinyatakan selesai, masyarakat berhak mengetahui apakah bangunan yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar teknis dan mampu berfungsi sesuai tujuan pembangunan.
Karena itu, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pekerjaan, pemeriksaan lapangan dan audit teknis menjadi langkah penting sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Publik menunggu penjelasan terbuka mengenai proyek D.I. Cilampe tersebut agar setiap persoalan dapat diuji berdasarkan data, dokumen kontrak, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan terkait kualitas pekerjaan tersebut, Redaksi masih meminta klarifikasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, pelaksana proyek, beserta konsultan pengawas. (T-Red)
