IDN Hari Ini, Wonosobo – Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan tata kelola perlindungan pekerja migran kembali diperkuat melalui rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (16 HAKTP) yang digelar menuju Musrenbangkab Tematik Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Wonosobo tahun 2025. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 10–11 Desember 2025, di Gedung Korpri Wonosobo.
Program yang diinisiasi Social Analysis and Research Institute (SARI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Migrant CARE Jakarta ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk merumuskan strategi perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran, sekaligus persiapan menuju peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia pada 18 Desember 2025.
Kasus Kekerasan Masih Tinggi, Pekerja Migran Masih Rentan
Menurut data SIMPONI-PPA, sepanjang Januari–November 2025 tercatat lebih dari 12 ribu kasus kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Sementara di Kabupaten Wonosobo sendiri, UPIPA mencatat 96 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2023.
Selain itu, kerentanan pekerja migran masih tinggi. Berbagai kasus terjadi mulai dari pra penempatan hingga kembali ke daerah asal, seperti biaya penempatan tinggi, gagal berangkat, hak pekerja migran yang terabaikan, hingga kasus TPPO dan maraknya online scamming yang menyasar calon PMI.
Rekap layanan PPT Desbumi di 13 desa pada semester II 2025 menunjukkan peningkatan laporan, dengan 104 layanan kasus dan pendampingan, menandakan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan semakin besar.
Rangkaian Kegiatan: Bazar UMKM, Pentas Budaya, Film, Talkshow, hingga Musrenbang Tematik
Kegiatan kampanye tahun ini dikemas lebih inklusif melalui rangkaian acara budaya, edukasi, diskusi kebijakan, hingga perencanaan strategis. Beberapa agenda utama di antaranya:
Hari Pertama – 10 Desember 2025
Bazar UMKM 13 Desbumi, menampilkan produk olahan, kerajinan, dan karya ekonomi kreatif keluarga PMI.
Pentas Budaya Wonosobo, yang menghadirkan seni tari, musik, dan teater dari empat kecamatan: Sukoharjo, Leksono, Watumalang, dan Kertek.
Pemutaran film tematik tentang kekerasan terhadap perempuan pekerja migran.
Talkshow 16 HAKTP, membahas maraknya kasus kekerasan, TPPO, serta online scamming bersama DPPKBPPPA dan Desbumi Wonosobo.
Hari pertama diikuti sekitar 300 peserta dari komunitas PMI, lembaga layanan, dan masyarakat umum.
Hari Kedua – 11 Desember 2025
Fokus kegiatan beralih ke Musrenbangkab Tematik PMI Wonosobo, yang menghadirkan:
Pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah terkait PMI oleh Bappeda.
Lima forum diskusi tematik bersama OPD, Desbumi, dan lembaga terkait, yang meliputi:
- Perlindungan pra–penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan.
- Perlindungan anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri.
- Penguatan ekonomi melalui UMKM dan koperasi.
- Jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja migran.
- Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Kegiatan hari kedua melibatkan 80 peserta, termasuk OPD terkait, camat, dan delegasi 13 Desbumi.
Harapan: Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Lebih Baik
Melalui konsolidasi ini, panitia berharap muncul rekomendasi kuat yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk:
- meningkatkan perlindungan perempuan dan anak,
- memperbaiki tata kelola penanganan pekerja migran,
- memperluas pemberdayaan ekonomi keluarga PMI,
- dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat.
“Gerakan solidaritas dan masukan dari desa hingga kabupaten sangat penting agar perlindungan pekerja migran tidak hanya berhenti di wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh keluarga PMI,” demikian garis besar tujuan kegiatan yang tertuang dalam TOR. (Sugito )
