IDN Hari Ini, Jakarta – Sebuah bangunan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang awalnya dibangun dan diperuntukkan sebagai fasilitas Bank Sampah di wilayah RW 08, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, diduga beralih fungsi menjadi rumah kediaman pribadi milik oknum pengurus wilayah setempat.
Dugaan penyalahgunaan aset publik ini mencuat setelah menilik kembali riwayat panjang pemanfaatan lahan tersebut yang sejak puluhan tahun lalu difungsikan untuk kepentingan kebersihan warga.
Berdasarkan penelusuran dokumen Historis Riwayat Tanah Bank Sampah Kemanggisan, pada era 1980-an, lahan tersebut awalnya merupakan tanah garapan milik almarhum Muhammad Alik yang kala itu menjabat sebagai Ketua RT 018/RW 08.
Lantaran wilayah RW 08 belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang memadai, pengurus RT/RW setempat atas sepengetahuan pihak Kelurahan Kemanggisan berinisiatif memanfaatkan lahan tersebut sebagai TPS demi membantu pengelolaan kebersihan warga.
Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan wilayah berganti. Pada sekitar tahun 2000-an, jabatan Ketua RW 08 dipegang oleh Saprudin HS.
Kemudian selanjutnya pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekitar tahun 2013, pada saat Lurah Kemanggisan dijabat Tri Prasetyo Utomo, lokasi TPS tersebut sempat mengalami pembongkaran atau pengosongan karena rencananya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan.
Namun pada sekitar tahun 2015, di masa kepemimpinan Lurah Kemanggisan Amperiyani dan Camat Palmerah Gery, kembali dilakukan proses pembangunan di atas lokasi tersebut oleh pengurus RW 08 di bawah komando Saprudin HS.
Pembangunan ini pun diketahui dan disaksikan langsung oleh jajaran pihak Kelurahan dan Kecamatan, bahkan ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama
Dalam komitmen awal yang disampaikan saat proses pembangunan tahun 2015 silam, bangunan tersebut secara tegas direncanakan untuk difungsikan sebagai Bank Sampah guna mendukung pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan masyarakat sekitar.
Selain itu, berdasarkan keterangan yang dihimpun saat pembangunan berlangsung, pihak terkait juga telah menyatakan bahwa lokasi maupun bangunan tersebut tidak akan digunakan sebagai tempat tinggal pribadi.
Kendati demikian, fakta di lapangan kini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas umum untuk pengelolaan sampah warga tersebut justru diduga dikuasai dan dijadikan tempat tinggal pribadi oleh oknum wilayah setempat, menyimpang jauh dari kesepakatan awal serta fungsi sosialnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Jakarta Barat terkait status legalitas aset dan dugaan alih fungsi bangunan tersebut (T-Red)
