Home / Banten / Hukum / Kriminal / Pendidikan / Tangerang Raya

Jumat, 7 April 2023 - 08:56 WIB

Dugaan Pungli Di SMAN 15 Kota Tangerang, Akhirnya LSM KIPANG Resmi Lapor Ke Kejaksaan Negeri Tangerang

IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Dugaan berbagai macam unsur pungutan liar (Pungli) yang terus berulang kali beredar di SMA negeri 15 Kota Tangerang, akhirnya kini secara resmi dilaporkan LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (LSM KIPANG) kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, Kamis 06/04/2023.

Adapun hal yang dilaporkan LSM KIPANG adalah mengenai pungutan uang sebesar Rp 120.000, dengan alasan pihak sekolah guna membayar biaya psikotes dalam menentukan peserta siswa didik dalam memilih jurusan kejuruan antara IPS atau IPA.

Diketahui menurut informasi yang diterima saat laporan dilaporkan oleh LSM KIPANG kepada pihak kejaksaan negeri kota tangerang, bahwa pada saat ini pihak sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang terus melakukan upaya konsolidasi dengan menyebar surat dukungan program psikotes dari orang tua Siswa kepada pihak sekolah.

Ditempat terpisah, Haris SH selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. ( LSM KIPANG) di ruang kerjanya mengatakan kepada awak media, ” bahwa dirinya melalui Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) secara resmi sudah mengirimkan surat laporan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di jalan TMP Taruna Kota Tangerang Banten dengan nomor surat K/001/IDT-PK-T.Pungli SMAN 15 Kota Tangerang/IV/23 tertanggal 6 April 2023 perihal: Laporan Indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pungutan Liar Sekolah Menengah Atas Negeri 15 (SMAN) Kota Tangerang Provinsi Banten, ujar Haris SH

Selanjutnya Haris SH menegaskan juga, bahwa terkait dugaan pungutan liar di sekolah menengah atas negeri 15 kota tangerang, pelakunya dapat dikenakan sanksi ancaman hukuman selama enam tahun penjara, berdasarkan bunyi Pasal 423 KUHP, ditambah lagi menurut unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan TAP MPR RI no XI tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, UU RI no 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, serta UU RI no 31 Tahun 1999 Jo UU RI no 20 Tahun 2001 Tentang: Pemberantasan Tindakan Korupsi, Ujarnya

Share :

Baca Juga

Daerah

Dana BOS Rp1,07 Miliar di SMKN 1 Idanogawo: Buku dan 15 unit Laptop Diduga Fiktif

Daerah

Satres Narkoba Polres Nias Berhasil Amankan Dugaan Pengedar dan Barbuk Sabu di Gang Nusantara

Banten

Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, “Sholat Tarawih Di Masjid Al-Adzom”

DKI

Polres Metro Jakarta Barat Maksimal Antisipasi Kriminalitas, Faktor Ekonomi dan Adanya Kesempatan Membuat Orang Berbuat Jahat

Daerah

Penyalahgunaan BBM di SPBU Tana Rata Kota Ambon, Terciduk Subdit Tipditer Krimsus Polda Maluku

Cirebon

Tumbuhkan Kemandirian Anak-Anak Jalanan, Kapolresta Cirebon Berikan Pelatihan Ekonomi Kreatif

Hukum

Gonjang – Ganjing PCR Luhut Dilaporkan, Siap Diaudit KPK

Banten

Sederhana Bermakna, Pelepasan Kelas VI dan Kenaikan Kelas di SDN Sindang Panon ll Tahun Ajaran 2025