IDN Hari Ini, Humbang Hasundutan-Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan SH MH didampingi instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Humbahas yaitu Plt Inspektur De Zon Situmeang, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir Junter Marbun, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu dan Kabag Perekonomian dan SDA Pommer Morjut Hutabarat ST ikut menghadiri “High Level Meeting” TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Provinsi Sumatera Utara 2025, Jumat 14 Maret 2025 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan.
Selain diikuti kepala daerah se-Sumut, rapat itu dihadiri Wagubsu H Surya BSc, Dirreskrimsus Poldasu Kombes Pol Rudi Rifani SIK, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Rudy Brando Hutabarat dan lainnya. 
Rapat ini dalam rangka memperkuat sinergi untuk pengendalian inflasi menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Fitri dan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan sebagai upaya pengendalian inflasi dan mendorong ketahanan pangan.
Rudy Brando Hutabarat mengatakan dampak inflasi jika tidak dikendalikan adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat kecil, ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi serta tekanan pada nilai rupiah. Dalam rangka HBKN, pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Kombes Rudi Rifani menegaskan seluruh wilayah melalui satgas pangan harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan, melakukan monitoring demi kelancaran distribusi komoditas pangan.
Dalam pertemuan itu disimpulkan, penanganan inflasi perlu ditangani secara serius dikarenakan merupakan tanggung jawab bersama. Perlu melakukan komunikasi publik dan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu ditangani bersama, bukan hanya pemerintah saja tetapi seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau kepada setiap daerah untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. (Manda)
