Home / Banten / Hukum / Metropolitan / Nasional / Regional / Tangerang Raya / TNI/ Polri

Jumat, 1 Desember 2023 - 16:05 WIB

Maryasin Korban Skandal Oknum Mafia Pengadaan Tanah Runway 3 BSH, Siap Hadap Jokowi untuk Menuntut Haknya Yang Tidak Dibayarkan Oleh PT. Angkasa Pura II

IDN Hari Ini, Bandara Soetta Tangerang – Perjuangan Maryasin yang rumahnya serta perabotan rumah tv,kulkas,ranjang dll, yang dihancurkan saat kunjungan Presiden Jokowi dalam meninjau pembangunan runway 3 Bandara Soetta, semakin tidak pernah berhenti serta terus menerus berupaya memperjuangkan hak haknya yang belum dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura II.

Selama 5 tahun berjalan, Maryasin telah menghadap berbagai macam instansi guna mengejar keadilan untuk hak yang terampas oleh oknum panitia pengadaan tanah Runway 3 Bandara Soetta yang terindikasi terlibat dalam praktik permainan bidang tanah di desa rawarengas, kosambi-kabupaten tangerang.

Maryasin, pemilik tanah 373 meter persegi di Desa Rawarengas, Kosambi, Kabupaten Tangerang, berencana akanĀ  menghadap Presiden Jokowi untuk menuntut haknya yang terganjal skandal panitia pengadaan tanah Runway 3 BSH berdasarkan bukti kepemilikan hak dalam akte pembagian hak bersama (APHB) PPAT Martianis yang menjadi dasar objek tuntutannya.

Meski lahan selama 5 tahun berjalan sudah digunakan oleh PT. Angkasa Pura II, namun anehnya pembayaran bidang tanah sampai saat ini belum terwujud akan tetapi untuk nilai objek bangunan sudah selesai dibayarkan. Dan hal inilah yang menjadi suatu unsur bukti kuat atas praktik skandal tim panitia pengadaan tanah dalam praktik permainan objek bidang tanah oleh panitia pengadaan tanah PT. Angkasa Pura II.

Terhadap adanya praktik skandal permainan objek bidang tanah oleh oknum panitia pengadaan tanah runway 3 bandara soekarno-hatta, Haris AB, SH selaku kuasa hukum Mayasin meminta kepada aparat penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian segera melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum panitia pengadaan tanah sesuai dengan undang undang nomor 31/1999 jo. undang undang nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. (Red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Rapat Tentang Peningkatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Transportasi Laut di Pelabuhan Pelindo Kota Gunungsitoli

Daerah

Sosialisasi dan Penandatangan PKS antara BPJS Ketenagakerjaan Nias dengan OPD se-kota Gunungsitoli

Cirebon

Selama Agustus 2024, Satreskrim Polresta Cirebon Ungkap 9 Kasus Kejahatan

Daerah

Pemkab dan Polres Indramayu Siapkan Tim Khusus di Kawasan Industri, Jamin Keamanan Investasi

Cirebon

Polresta Cirebon Musnahkan Ribuan Miras Berbagai Merk, Hasil KRYD dan Operasi Pekat

Daerah

Pemprov Jabar Tebar Satu Juta Benih Rajungan di Indramayu, Wujud Nyata Komitmen Kelola Laut Berkelanjutan

Bandung

Hadiri Silaturahmi Kepala Daerah, Wawali Selaraskan Pembangunan Riil dan Tepat Sasaran

Cirebon

Jalin Keakraban Dengan Warga, Bhabinkamtibmas Sambangi Warga