IDN Hari Ini, Indramayu – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menerima audiensi Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (5/5/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pondok pesantren dalam mewujudkan visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman dan Nyaman, serta Gotong Royong).
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jajang Sudrajat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Caridin, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Atang Riko Hasbudi. Dari pihak FPP, hadir langsung Ketua KH. Azun Mauzun beserta jajaran pengurus.
Dalam sambutannya, Wabup Syaefudin menyampaikan apresiasi atas kehadiran FPP dan menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pilar pendidikan moral dan spiritual masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen pondok pesantren untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Peran pesantren sangat strategis dalam mengejawantahkan visi religius, karena menjadi pusat pendidikan moral dan spiritual masyarakat,” ujar Syaefudin.
Ketua FPP Indramayu, KH. Azun Mauzun, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemkab Indramayu. Ia menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan kunjungan resmi pertama FPP sejak dirinya dilantik pada 2020.
“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyelaraskan program pesantren dengan program pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penuh visi Indramayu REANG,” kata Azun.
Ia juga menyampaikan aspirasi agar segera diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan regulatif.
Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jajang Sudrajat menyatakan bahwa aspirasi FPP akan segera ditindaklanjuti, mengingat peran vital pesantren di Indramayu. Ia juga menyinggung adanya program “Indramayu Berzakat” yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Caridin menyoroti pentingnya legalitas lembaga pendidikan pesantren, terutama dalam hal akreditasi dan izin operasional.
Ia berharap adanya kerja sama dengan Dinas Pendidikan agar pesantren yang belum memiliki pendidikan formal bisa difasilitasi demi masa depan santri.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong lahirnya regulasi terkait pesantren serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dan penanaman nilai-nilai keagamaan. (Saudi)
