IDN Hari Ini,Humbang Hasundutan- Kapolres Humbang Hasundutan (Humbahas), AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K., menegaskan komitmennya untuk membenahi internal kepolisian sekaligus mengungkap berbagai kasus yang belum tertangani secara maksimal di wilayah hukum Polres Humbahas.
Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Mapolres Humbahas, Kapolres Arthur mengungkapkan bahwa pembenahan akan dilakukan mulai dari peningkatan kedisiplinan personel hingga perbaikan sistem pelayanan pelaporan masyarakat. (21/05/2025)
“Masyarakat ingin pelaporan yang sederhana dan cepat ditanggapi. Ini akan kita perbaiki,” tegas mantan anggota Densus 88 itu.
Menurutnya, berbagai persoalan di lapangan menjadi perhatian serius, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang banyak disebabkan oleh kelalaian pengendara.
“Human error dan kurangnya perawatan kendaraan seperti rem rusak sering menjadi penyebab utama. Belum lagi kondisi jalan yang memerlukan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Kapolres juga menyoroti pola pelayanan kepolisian yang belum sinkron di wilayah hukumnya. Ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan lokal seperti sengketa lahan.
“Meskipun personel kita terbatas, satu polisi bisa menangani hingga empat desa. Namun kita akan menggiatkan kembali peran Bhabinkamtibmas,” jelasnya.
Pendekatan mediasi akan menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik lokal, baik perkara perdata maupun pidana.
“Kita akan mempermudah penyelesaian sengketa melalui pendekatan kekeluargaan dan koordinasi yang kuat antara Bhabinkamtibmas dan Kapolsek,” ungkap Kapolres Arthur.
Terkait penanganan kasus, ia menyatakan akan fokus terlebih dahulu pada pembenahan internal. “Tidak mungkin kita menyelesaikan masalah masyarakat jika di internal masih semrawut.
Jika ada bawahan yang tidak menjalankan tugas sesuai fungsi, akan kita revitalisasi, apalagi jika menyangkut pelayanan terhadap laporan masyarakat,” tegasnya.
Kapolres Humbahas memastikan bahwa semua laporan masyarakat, termasuk dugaan tindak pidana dan korupsi, akan menjadi perhatian utama institusinya. “Itu menjadi kewajiban kita sebagai aparat penegak hukum,” pungkas AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K. (Manda)
