IDN Hari Ini, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Inklusi, Migrant Care, dan Yayasan Sari menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Pemetaan Layanan Monitoring bagi pekerja migran dan keluarganya, pada hari ini Kamis (07/08/2025)
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi penggunaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran asal Wonosobo serta keluarganya yang ditinggalkan.
Dalam FGD tersebut, hadir sebagai narasumber perwakilan dari Bappeda bidang ekonomi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKBP3A), Balai Latihan Kerja (BLK), serta Kantor Imigrasi.
Diskusi berlangsung konstruktif dan terbuka mengenai peran dan layanan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sistem perlindungan pekerja migran.
Ketua Yayasan Sari, Tri Hananto, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan layanan monitoring yang telah dan sedang dilakukan oleh instansi terkait.
Hal ini penting agar program-program yang didanai dari APBD benar-benar tepat sasaran, menyentuh kebutuhan riil pekerja migran dan keluarganya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD yang mendapatkan alokasi anggaran untuk isu migrasi, memiliki kesamaan pandang dalam pelaksanaan program. Dengan FGD ini, kita bisa tahu layanan mana yang bisa bersinergi,” ujar Tri Hananto.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antar-lembaga untuk memastikan pemantauan keberadaan dan kondisi pekerja migran bisa dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam kondisi darurat atau saat terjadi persoalan hukum di luar negeri.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif dan terintegrasi di Kabupaten Wonosobo.
Ke depan, kolaborasi lintas sektor akan terus dikuatkan demi menciptakan kebijakan yang berpihak pada para pahlawan devisa dan keluarganya, pungkas Tri Hananto. (Sugito)
