IDN Hari Ini, Karangasem- Skandal kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah kembali melebar. Setelah mantan kepala LPD-nya kini sedang menjalani persidangan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan satu tersangka baru.
Tersangka kedua itu adalah I Wayan Sudarma (IWS), penerima kredit LPD. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 13.00 WITA.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H mengakui terdapat banyak kejanggalan dalam kredit yang diterima IWS pada November 2018 lalu.
Pertama, soal status. IWS disebut bukan krama Desa Adat Kelungah. Ia adalah warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Padahal, tidak ada kerja sama antardesa adat yang membolehkan pemberian kredit lintas desa seperti itu.
Kedua, soal plafon. IWS memperoleh kredit sebesar Rp250.000.000 melalui rekening 001210. Angka itu jauh melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat itu hanya Rp119.042.007,80. Artinya, kreditnya lebih dari dua kali lipat batas yang dibolehkan.
Ketiga, soal jaminan. Kredit tetap dicairkan, meskipun peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum sah. Dalam perjanjian bahkan tertulis sertifikat hak milik masih dalam proses.
Uang Kredit untuk Beli Tanah
Ke mana larinya uang Rp250 juta itu?
Kajari Kusufi menyebutkan , sekitar Rp220 juta digunakan IWS untuk membayar pembelian tanah seluas 500 m². Menariknya, penjual tanah itu sebelumnya juga memperoleh pinjaman dari LPD yang sama.
” Sisanya, sekitar Rp30 juta, dipakai untuk pengurusan sertifikat,” tegas Kajari.
Kusufi menegaskan Kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023. Hingga kini belum dilunasi, meski sudah ditagih berkali-kali.
Menurut Kejari Kusufi yang disidik bukan sekadar karena kredit macet. Yang disidik adalah rangkaian penyimpangan dalam pencairan kredit itu sendiri.
Kata Dia Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170.
” Dari jumlah itu, kredit IWS sebesar Rp250 juta merupakan bagian dari perkara ini,” ujarnya.
Kajari Kusufi mengatakan Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 18 orang saksi dan 3 orang ahli diantaranya ahli keuangan negara, auditor, dan ahli dari LPLPD, dan disertai alat bukti surat, termasuk laporan penghitungan kerugian negara.
” Penetapan ini tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah,” tegasnya.
Lanjut Dia, tersangka IWS Dijerat Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Kedua: Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 1 Tahun 2026.
Lanjut Kajari Kusufi Untuk kepentingan penyidikan, IWS ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.
” Penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Kata Kajari Kusufi penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dimana sebelumnya penyidik Kejari Karangasem menetapkan mantan ketua LPD berinisial IWD, sebagai tersangka yang saat ini kasusnya sementara disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. (T-Red)
