IDN Hari Ini, Nias- Sejumlah aktivis mendatangi dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Nias yang berlokasi di Jalan Sirao, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli. Aksi ini dipicu keberatan salah seorang orang tua siswa SD Swasta Mutiara terkait jenis makanan yang dibagikan melalui program tersebut.
Keberatan muncul karena pada Jumat (21/11/25), dapur MBG membagikan makanan bergizi gratis sebanyak dua kali. Pembagian kedua disebut diperuntukkan untuk konsumsi siswa pada keesokan hari, Sabtu (22/11/25). Produk yang diterima siswa berupa 1 susu Indomilk mini, 1 roti lokal merk Quinsa, dan 1 biskuit Hatari.
Darwis Zendrato, orang tua siswa yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PROJO Kabupaten Nias, menyatakan keberatan atas kualitas produk yang diberikan. Ia menganggap makanan yang dibagikan tidak memenuhi standar gizi anak sekolah karena mayoritas berasal dari produk pabrikan, bukan makanan bernutrisi yang disiapkan khusus.
“Produk ini isinya makanan pabrikan. Seharusnya makanan bergizi untuk anak bukan seperti ini,” ujar Darwis.
Ia juga menyoroti soal nilai ekonomis paket makanan tersebut. Menurutnya, harga total produk yang dibagikan tidak lebih dari Rp6.000, jauh di bawah biaya yang menurut perhitungan orang tua mencapai sekitar Rp15.000 per siswa.
Darwis juga mempertanyakan mengapa makanan yang diperuntukkan untuk Sabtu justru dibagikan pada hari Jumat. Ia menduga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya berlaku.
Saat dipertanyakan oleh para aktivis, kepala SPPG dapur MBG, Yohanes Telaumbanua menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat empat jenis produk yang dibagikan kepada siswa untuk kebutuhan hari Sabtu, yaitu:
1. Susu Indomilk mini
2. Roti gandum
3. Roti Quinsa
4. Biskuit Hatari
Namun, berdasarkan temuan di lapangan, siswa hanya menerima tiga produk, tanpa roti gandum yang disebutkan.
Selain itu, produk yang dibagikan seluruhnya merupakan makanan pabrikan. Aktivis dan orang tua siswa menilai hal ini kurang sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi nasional karena makanan pabrikan umumnya mengandung pemanis buatan, pewarna, dan bahan tambahan lain.
Darwis juga mengungkapkan bahwa pada minggu sebelumnya siswa sempat menerima kacang atom Sukro sebagai bagian dari paket MBG. Ia menilai produk tersebut tidak layak masuk kategori makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, bahkan berpotensi berbahaya jika diberikan sebagai konsumsi rutin.
Sementara itu, petugas pengawasan gizi dari MBG yang diketahui bermarga Lase menyatakan bahwa produk yang diberikan sudah memenuhi standar gizi, meskipun sebagian berupa snack pabrikan.
Menurutnya, makanan yang diberikan tetap memiliki unsur protein, karbohidrat, dan gizi lainnya, sehingga masih masuk dalam kategori makanan bergizi.
Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan dari aktivis dan orang tua siswa mengenai standar gizi seperti apa yang digunakan, serta apakah produk pabrikan benar-benar dapat dijadikan acuan pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah.
Selain makanan pabrikan, roti lokal seperti Quinsa juga dipertanyakan mutunya. Para aktivis menilai produk tersebut diduga belum memiliki izin BPOM, sehingga belum dapat dipastikan kualitas dan keamanannya sebagai makanan program pemerintah.
Aksi protes ini menyoroti persoalan utama: apakah produk makanan pabrikan dan roti lokal tanpa izin BPOM dapat dijadikan standar pemenuhan gizi anak sekolah?
Peristiwa ini membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi, kualitas makanan, dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG di Kota Gunungsitoli.(Tim)
