Home / TNI/ Polri

Senin, 17 Januari 2022 - 17:03 WIB

Mahfud MD:  Menhan dan Panglima TNI Sepakat Pidanakan Proyek Satelit Kemhan

Jakarta, IDN Hari Ini – Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengadaan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal diproses secara hukum.

Presiden Joko Widodo, Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sepakat perkara pengadaan proyek satelit Kemhan tersebut harus dipidanakan.

“Saya putuskan untuk berhenti rapat dan mengarahkan agar pengadaan proyek satelit Kemenhan ini diproses hukum,” tulis Menko Polhukam Mahfud MD dalam postingan di akun Instagram resminya, Minggu (16/1/2022).

Baca Juga  Polresta Cirebon Ungkap 7 Kasus Judi Online dan Sabung Ayam

Dalam tulisannya, Mahfud menyatakan kasus tersebut terjadi pda 2018. Artinya sebelum dirinya menjabat Menko Polhukam.

“Saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19, ada laporan pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” lanjut Mahfud dalam tulisannya.

Baca Juga  Gowes Bebatiran Hari Bhayangkara Ke-76 Perkokoh Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Banyumas

Kemudian Mahfud mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali. Namun, melalui berbagai rapat tersebut, Mahfud mengatakan ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya.

Akhirnya, dirinya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Hasilnya ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. “Negara telah dan bisa terus dirugikan,” imbuhnya.

Mahfud kemudian memutuskan mengarahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum. Presiden Joko Widodo, lanjutnya, juga meminta masalah itu segera dibawa ke ranah peradilan pidana.

Baca Juga  Danrem 133/NW Pimpin Acara Ramah Tamah Dalam Rangka Tradisi Satuan, Penyerahan Jabatan Kasrem 133/NW dan Kasi Intel serta Serah Terima Jabatan Kasi Pers Kasrem 133/NW

Bahkan, Menhan dan Panglima TNI menegaskan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun. Semua harus tunduk kepada hukum. “Saya sudah berbicara dengan Jaksa Agung. Kejaksaan Agung menyatakan kesiapannya mengusut kasus ini,” pungkasnya.(IDN)

Share :

Baca Juga

Cirebon

Wakapolresta Cirebon Pimpin Apel Pagi, Tekankan Kedisiplinan dan Netralitas Polri dalam Pemilu 2024

Daerah

Polres Nias Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Toba

TNI/ Polri

Kasau Resmikan Pembangunan Poliklinik RSAU dr. Charles Suoth di Sulut

Cirebon

Kapolres Cirebon Gelar Ngopi Aspirasi Bersama Berbagai Unsur Masyarakat Plered

Cirebon

Intensifkan Patroli KRYD, Polresta Cirebon Amankan Miras Hingga Sepeda Motor

Budaya

Korem 063/SGJ, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Dan KPAID Kabupaten Cirebon, Berikan Kejutan Hari Bhayangkara Ke-77

Cirebon

Kapolresta Cirebon Berikan Penghargaan kepada Tiga Kapolsek yang Meraih Kinerja Terbaik

Cirebon

Cooling System Jelang Pemilu 2024, Kapolresta Cirebon Ajak Warga Jaga Kondusivitas 

Contact Us