Home / Nias

Rabu, 3 November 2021 - 17:17 WIB

Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias  Kunjungan Kerja Pada Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Telukdalam, IDN Hari Ini – Selasa 26 Oktober 2021, pukul 14.40 WIB, yang di terima oleh PPK B.Gowasa di ruang kerjanya.

Edison Sarumaha, S.Pd  ketua DPD AKRINDO kepulauan Nias menyampaikan bahwa kedatangan di satuan kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan  permukiman kabupaten Nias Selatan adalah untuk melaksanakan program kerja DPD AKRINDO Kepulauan Nias dan Nias Selatan merupakan bagian dari wilayah kerja, kemudian karena adanya informasi dan postingan di facebook atas nama adi buulolo, yang menyampaikan bahwa Sekretaris desa Hilinawalo Fau menerima bantuan RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, sementara informasi yang layak dipercaya bahwa bangunan yang di usulkan untuk dibangun adalah tempat singgah bila pergi ke kebun, Sekretaris Desa Hilinawalo Fau ( Meardin Halawa ) memiliki rumah permanen. Hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat desa Hilinawalo Fau, tentang syarat penerima bantuan rumah tidak layak huni, dalam pertemuan tersebut Edison Sarumaha S.Pd meminta syarat penerima bantuan pada B.Gowasa selaku PPK dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni  namun tidak bisa diberikan atau di tunjukkan dengan alasan ada di internet dan akan dikirimkan lewat WA nanti.

Baca Juga  Polres Nias Laksanakan  Apel Siaga Tanggap Bencana 2024
  • B.Gowasa selaku PPK menyampaikan bahwa penerima bantuan RUMAH TIDAK LAYAK HUNI diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) bukan warga miskin. Terkait adanya penerima bantuan rumah tidak layak huni atas nama Meardin Halawa sebagai Sekdes karena pengakuan yang bersangkutan ia tinggal di rumah orang tuanya, tentang posisinya sebagai Sekdes itu tidak masalah karena dalam petunjuk tekhnis tidak dijabarkan tentang posisi warga tetapi hanya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Melianus Laoli, S.Pd sebagai ketua Tim Investigasi DPD AKRINDO kepulauan Nias menyampaikan bahwa dalam pemberian bantuan senantiasa mengacu pada Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 51 aparat desa dilarang : poin b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu dan pada poin c : menyalah gunakan wewenang, tugas hak, dan atau kewajibannya. Pada permensos No 20 tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan  sarana prasarana lingkungan, seiring dengan Undang- undang dan Permensos tersebut menjadi panduan dalam menentukan siapa yang layak  menerima bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana diatur dalam Permen PUPR  No 1 Tahun 2021 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah  dan persyaratan Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, pada pasal 6 ayat 1.Untuk mendapatkan kemudahan dan atau  bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pemberian bantuan didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang dilakukan oleh PPK, namun untuk hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang oleh Sekdes Hilinawalo Fau Meardin Halawa dan juga B.Gowasa sebagai PPK.

Baca Juga  Kunjungan Pangdam I BB Di Sibolga Di Sambut Oleh Dandim 0213 Nias

Lebih lanjut Melianus Laoli menyampaikan hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Sekdes karena selain telah memiliki rumah permanen juga memperoleh pendapatan tetap dari pemerintah, dan hal yang wajar bila ada masyarakat yang keberatan bila mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan B.Gowasa selaku PPK semestinya bekerja secara profesional sehingga tidak terkesan asal-asalan terbukti dengan tidak ada panduan dalam menentukan penerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah.

Baca Juga  Polres Nias Evakuasi Mayat Yang temukan Di dalam Rumah Di kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli

Edison Sarumaha sebagai ketua DPD AKRINDO kepulauan Nias, berharap bahwa Kepala Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman  Ir. Yudikat Duha, supaya dapat mengambil sikap terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Sekdes Hilinawalo Fau dan juga B. Gowasa selaku PPK sehingga arah dan sasaran bantuan tepat sehingga tidak menimbulkan asumsi negatif bagi dinas tersebut.

Ketika awak Media konfirmasi pada Adil Buulolo sebagai warga Hilinawalo Fau pemilik facebook Ia menyatakan siap memberi kesaksian terhadap apa yang telah di posting di medsos dan bertanggungjawab, ia menyatakan sebelumnya saya sudah ingatkan baik Sekdes (Meardin Halawa) dan juga B. Gowasa selaku PPK bahwa masih ada yang layak menerima bantuan rumah tidak layak huni dan Sekdes sudah memiliki rumah permanen namun mereka tidak hiraukan pungkasnya mengakhiri. Sampai berita ini ditayang, belum juga ada syarat penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya oleh  B. Gowasa selaku PPK.

( TIM )

Share :

Baca Juga

Nias

Kepala Desa Hilikara Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

Daerah

Promosi Gemar Makan Ikan, dihadiri Wali Kota Gunungsitoli

Daerah

Bupati Kabupaten Nias Melantik “Kepala Desa Lewuoguru I Periode 2022-2028”

Daerah

Sesosok Mayat Ditemukan Terapung di Sungai Bofino, Mandrehe Nias Barat

Nias

Camat Somolo-molo, Miris Ucap Bukan Manusia.!!!

Nias

Korban Pengrusakan akibat pekerjaan  yang dilakukan Excavator, Mauludin Zebua Buat Laporan Dumas Di MaPolres Nias

Daerah

Akibat Alat Berat Kontraktor Rolling Dari Kecamatan Lolowa’u Nias Selatan Menuju Sirombu Nias Barat, Aspal Yang Baru Di Bangun Menjadi Rusak

Nias

BUDAYA POLISI SOSIAL SUMATRA UTARA Gelar Festival Band Sambut Hari Bhayangkara ke-77, Musisi Nias Apresiasi Polres Nias

Contact Us