IDN Hari Ini, Wonosobo – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonosobo dinilai perlu mendapat evaluasi serius.
Kritik tidak hanya datang dari para siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga dari kalangan aktivis dan pedagang di sekitar sekolah yang merasakan dampak negatifnya.
Anggaran program ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Purbaya, yang memperkirakan biayanya mencapai Rp 15.000 per siswa per hari.
Dengan perhitungan tersebut, anggaran membengkak menjadi Rp 75.000 per minggu dan Rp 300.000 per bulan untuk setiap siswa.
Purbaya sendiri pernah menyatakan bahwa skema pemberian uang tunai kepada orang tua mungkin lebih fleksibel dan efektif, karena memungkinkan para orang tua siswa menyesuaikan langsung dengan kebutuhan gizi anak.
Namun fakta di lapangan, implementasinya justru menuai masalah. Sugito, Aktivis dari LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (KIPANG), menyoroti ketidaksesuaian menu yang disajikan.
“Beberapa temuan di lapangan menunjukkan menu yang dibagikan tidak sesuai standar gizi yang seharusnya diterima siswa. Kalau kondisi ini dibiarkan, program yang mulia ini justru tidak tepat sasaran,” ujar Sugito.
Kritik serupa juga disampaikan oleh para siswa sendiri. Hasil survei informal di sejumlah sekolah menunjukkan bahwa banyak siswa yang kurang cocok dengan makanan yang diberikan.
Alhasil, makanan tersebut seringkali tersisa yang berakhir di tempat sampah, menunjukkan rendahnya efektivitas program.
Soroti Dugaan Unsur Kepentingan
Lebih lanjut, Sugito menyebut adanya dugaan masalah dalam struktur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di beberapa sekolah. Struktur ini, menurutnya, berpotensi diwarnai unsur kepentingan tertentu, termasuk dari oknum pejabat dan anggota DPRD.
“Ia menilai hal tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam distribusi dan penunjukan penyedia layanan,” tegasnya.
Sugito menekankan bahwa MBG adalah program strategis yang harus benar-benar berpihak pada peningkatan gizi anak sekolah. Untuk itu, ia mendesak pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam setiap tahapannya.
“Untuk anggaran MBG tahun 2026, kami merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari mekanisme pengadaan, kualitas gizi, hingga struktur tim pelaksana di daerah,” pungkasnya.
Dampak pada Pedagang Kecil: “Penghasilan Menurun Drastis”
Tidak hanya dari sisi penerima dan pengawasan, keluhan juga datang dari para pedagang kecil di sekitar sekolah dan kantin. Kehadiran MBG disebut-sebut membuat pembeli mereka sepi.
“Pedagang kecil di sekolahan atau kantin juga pada mengeluh. Sepinya pembeli sekarang, penghasilan menurun drastis. Yang biasa jajan, sekarang dengan adanya MBG jadi sepi. Dasar program MBG membunuh penghasilan rakyat kecil,” keluh salah seorang pedagang yang enggan disebut namanya.
Merespon berbagai masalah yang mencuat ini, tuntutan untuk meninjau ulang format program semakin kuat. Opsi untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, seperti yang pernah diwacanakan, dianggap bisa menjadi solusi yang lebih fleksibel, meminimalisir penyelewengan, dan tidak mengganggu ekonomi pedagang lokal.
Nasib program MBG di Wonosobo kini berada di tangan pemerintah daerah untuk mengambil langkah korektif. (T-Red)
