IDN Hari Ini, Wonosobo- Kasus pengkondisian sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Riswahyu Raharjo (RR) sebagai Komisioner KPU Wonosobo pada tahapan Pemilu 2024, kini prosesnya sudah masuk tahap P21 serta berkasnya telah diserahkan oleh Polres Wonosobo kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo-Jateng.
Sebelumnya saat itu, Kasatreskrim Polres Wonosobo, AKP Kuseni, dalam konferensi pers pada Kamis (7/3/2024), menyatakan bahwa tidak hanya Riswahyu Raharjo (RR) yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga sedang dilakukan pengembangan kasus terkait aliran sumber dana yang menjadi barang bukti di kepolisian.
Humas Polres Wonosobo, Aipda Nanang, ketika dikonfirmasi awak media indonesiahariini.com menyatakan, bahwa selama proses pemeriksaan Komisioner KPU (RR) berlangsung, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 28 orang saksi.
Namun yang ironisnya pada saat ini, hanya RR saja yang dikenakan status sebagai tersangka dengan ancaman sanksi hukuman pidana maksimal 3 tahun penjara sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Penerapan pasal kepada Komisioner KPU (RR) sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, langsung saja menuai kecaman keras dan kritikan dari kalangan aktifis pengamat pemilu Independen.
Menurut Syindi Ansyah, yang bertindak mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (KIPANG), seharusnya RR itu dikenakan pasal 12 B berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 Jo. Perubahan dengan Undang-undang Nomor 20/2001
“Karena RR sebagai penyelenggara negara, diduga telah menerima gratifikasi money politik dan dapat dianggap grattifikasi suap, guna untuk dibagi bagikan kepada sejumlah PPK di jajaran wilayah Kabupaten Wonosobo, demi untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.
Selanjutnya Komisioner KPU (RR) dapat dijerat serta dikenakan sanksi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Tegas Syindi (Sugito)
