Home / Hukum

Minggu, 3 April 2022 - 07:00 WIB

Mandek 14 Tahun, PAKSA Minta KPK Supervisi Kasus Dugaan Korupsi Senilai Rp. 2 Milyar di Nias

Jakarta, IDN Hari Ini – Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Anti Korupsi dan Suap (PAKSA) Rakyat Nias meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan tindak Pidana Korupsi kegiatan Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan Jalan Menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan Tahun 2007 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.199.000.000.

Sekretaris Eksekutif PAKSA Rakyat Nias Helpianus Gea di Gedung KPK, Jumat (1/4/2022), mengatakan supervisi kasus dugaan korupsi kegiatan Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan Jalan Menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan tersebut untuk mengungkapkan siapa pihak yang terlibat.

Baca Juga  Andil PT Freeport Indonesia Terhadap PON Papua?

“Kasus dugaan korupsi Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan Jalan Menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Nias sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan (SPP) Nomor : POL-lidik/427/VIII/2008 Reskrim tanggal 25 Agustus 2008. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum atas penanganan kasus tersebut,” ujar Helpi.

Baca Juga  Kejagung Periksa Peter Gontha Terkait PT. Garuda

Dia menuturkan, dalam kasus itu adapun pihak yang diduga kuat terlibat yakni Mantan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Nias Tahun 2008 Ir. Lakhomizaro Zebua yang saat ini menjabat sebagai Walikota Gunungsitoli dan Direktur PT Untario Metalindo.

“Harapan kita KPK dapat sesegera mungkin mensupervisi kasus ini, apalagi sebelumnya telah dilakukan ekspost antara penyidik Polres Nias dengan pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebagaimana surat Dirkrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bahkan Inspektorat Kabupaten Nias telah menyampaikan hasil audit kepada penyidik Polres Nias,” terangnya.

Baca Juga  Mensos Tri Rismaharini Murka Atas Pemotongan Bansos Warga Kota Tangerang

Pihak KPK RI melalui bagian pengaduan masyarakat mengatakan, laporan dari LSM PAKSA ini akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku. Sementara saat dimintakan untuk menemui Humas KPK, pihaknya menyampaikan bahwa sejak covid-19 pelayanan tatap muka di KPK dibatasi dan selanjutnya dapat berkoordinasi melalui kontak layanan pengaduan masyarakat.

(AN)

tag: Hukum,KPK, Korupsi, Nias

Share :

Baca Juga

Hukum

Abdul Latip Pengeroyok Ade Armando Digelandang Polda Metro Jaya

Hukum

Farid Okbah Ditangkap Densus 88 Ferdinand Sebut Anies Baswedan

Hukum

198 Satker Di MA, Dapatkan Predikat WBK Di Tiga Tahun Terakhir.

Hukum

Direktur KPK: Banyak Celah Penyimpangan Pemerintahan Anies Baswedan

Hukum

Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Proyek Pelebaran Jalan PUPR Tulungagung Kembalikan Uang 2,4 Miliar Rupiah

Hukum

Kapolda Lampung Irjen Hendro, Anggota yang Melanggar akan Dipecat

Hukum

Kuburan “Roh” Kemerdekaan Pers di Tengah Uji Materi UU Pers

Hukum

Eva Andryani Pimred Aneka Fakta Propamkan Oknum Polisi ke Mabes Polri

Contact Us