IDN Hari Ini, Humbang Hasundutan – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (6/4/2026).
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH diwakili Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol mengikuti rakor tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Setdakab.
Rakor nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah serta sejumlah kementerian/lembaga terkait.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging ayam, dan minyak goreng. Ia menyebut kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
“Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan harus terus dilakukan, khususnya pasca-Lebaran, agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengawasan distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga di tingkat konsumen.
Dalam pembahasan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, pemerintah pusat menekankan percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar kesehatan.
Fokus diarahkan pada peningkatan layanan di puskesmas, rumah sakit, pemenuhan tenaga kesehatan, serta pelaksanaan program prioritas kesehatan masyarakat.
Daerah juga diminta segera menuntaskan kesiapan administrasi, sinkronisasi data, serta mempercepat proses pelaporan agar serapan anggaran pada semester I Tahun 2026 dapat berjalan optimal.
Sementara itu, dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan nyata melalui penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyesuaian regulasi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa pengendalian inflasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pembangunan perumahan rakyat harus berjalan secara simultan, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya beli di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Humbang Hasundutan melalui Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program prioritas.
“Pemkab Humbahas siap mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengendalian inflasi, peningkatan layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Turut mengikuti rakor tersebut Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Alex Gultom, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Nurliza Pasaribu, Kepala Dinas Pertanian Tukka Siahaan, Kabag Perekonomian dan SDA Mariani Sinaga, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.(Manda)
