Home / Daerah / Humbang Hasundutan

Jumat, 3 Mei 2024 - 11:18 WIB

Pemkab Humbahas, KPPBC TMP C Sibolga dan Polres Humbahas Sosialisasi Penegakan Hukum Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

IDN Hari Ini, Humbang Hasundutan – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui Dinas Koprasi dan Tenaga Kerja (Kopenaker), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sibolga dan Polres Humbahas mensosialisasikan Penegakan Hukum Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal, di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Humbahas, Komplek Perkantoran Tanah Lapang Doloksanggul, Kamis (2/5/2024).

Kadis Kopenaker Humbahas Nurliza Pasaribu MSi dalam sambutannya menyampaikan, dampak dari peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat mengakibatkan penerimaan negara di bidang cukai berkurang dan berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Humbahas merupakan salah satu daerah penghasil tembakau khususnya di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, dan Doloksanggul.

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kopenaker menerina Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tembakau merupakan bahan baku utama pembuatan rokok. Rokok tersebut merupakan rokok resmi dari industri yang memiliki izin dan dilekati pita serta dilengkapi dengan tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi para pedagang sehingga dapat membedakan rokok yang legal dan ilegal dan hanya menjual rokok yang legal.

Sementara, Kepala Kantor Bea dan Cukai Sibolga, Moh. Ali Musthofa menjelaskan salah satu tugas atau misi Kantor Bea Cukai Sibolga adalah melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan barang kena cukai (BKC) ilegal, salah satunya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Rokok menjadi salah satu barang hasil tembakau yang dikenai cukai yang dijadikan sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dibagikan pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.

Peredaran rokok ilegal itu tidak membayar cukai. Jadi sangat merugikan negara, dan harus sama-sama kita berantas.

Selama tahun 2023, pihaknya sudah melakukan penindakan dan menyita lebih kurang 33 juta batang rokok ilegal dari beberapa daerah di wilayah kerja mereka dan sudah dimusnahkan.

Sementara itu, mewakili Kapolres Humbahas, Brigadir Irwansyah Sigalingging menyampaikan terkait penegakan hukum dalam peredaran rokok ilegal. Kata dia, tugas kepolisian hanya melakukan pengawasan. Sementara untuk penegakan hukumnya sepenuhnya berada di tangan Kantor Bea dan Cukai Sibolga.

Dia juga menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 yaitu tanpa pita cukai (polos), pita cukai bebas (lusuh, kusam, robekan), pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukan / personalisasi, merek rokok tidak dikenal dan harga sangat murah.(manda m)

Share :

Baca Juga

Daerah

Anggota DPRD Dkk, Diringkus satreskrim polres Nias Sedang Bermain Judi Sabuk Ayam

Daerah

Pengacara Korban Penipuan Sparepart AC, Minta Suami Terdakwa Ikut Diadili

Daerah

DPRD Kabupaten Indramayu Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3 RAPERDA

Daerah

Perusakan Hutan Mangrove di Desa Teluk Belukar, Resmi Dilaporkan DPW LSM KCBI di Polres Nias

Daerah

Pemkab Samosir Gelar Musrenbang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan

Daerah

Soroti Carut-Marut Perizinan Bangunan Gedung, Oknum Satpol PP Diduga Jadi “Operator” di Balik Layar

Daerah

Bupati Humbahas Lantik 3 (Tiga) Kepala Desa

Cirebon

Wajah Baru Sukalila, Pemkot Cirebon dan BBWS Mulai Langkah Besar Penataan Kawasan Sungai yang Lebih Estetik