IDN Hari Ini, Indramayu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada Senin (28/4/2025).
Rakor yang berlangsung secara virtual dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan langkah konkret pengendalian inflasi, serta meredam dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk turun langsung ke pasar. Langkah tersebut dinilai krusial guna memperoleh informasi akurat mengenai fluktuasi harga dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di lapangan.
“Apa yang kita lakukan sejak September 2023 memang sudah menghasilkan angka inflasi yang baik bagi Indonesia. Namun demikian, kita tetap harus menjaga capaian tersebut. Saya harap pemerintah daerah rutin turun ke pasar untuk mengecek perubahan harga dan segera mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa pada minggu keempat April 2025 terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
Bawang merah dan cabai merah disebut sebagai komoditas utama penyumbang kenaikan IPH, disusul oleh bawang putih, minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang juga mengalami kenaikan di sejumlah daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Suwenda, menyampaikan bahwa Pemkab Indramayu akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi, baik di tingkat provinsi maupun pusat, guna meminimalisir lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami akan memperkuat pengawasan pasar serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian inflasi di daerah berjalan optimal,” ujar Suwenda. (Saudi)
