Home / Health

Rabu, 10 November 2021 - 08:26 WIB

Tanggapan “Kritis” Emrus Sihombing, Terkait Polemik “Bisnis” Test PCR

Jakarta, IDN Hari Ini – Harga PCR kini telah di turunkan,justru kini menjadi kisruh, sejumlah nama politisi termasuk menteri Luhut dituding menikmati keuntungan dari bisnis PCR tersebut,”luhut pernah menegaskan, dirinya tidak pernah mengambil keuntungan pribadi,keuntungan yang ada disalurkan kembali untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk medapatkan tes swab. 

Menanggapi hal tersebut inilah komentar yang sangat pedas dan logika disampaikan Pakar Komunikasi Indonesia Dr.Hemrus Sihombing 

“Persoalan ini harus diuraikan secara terang benderang, artinya, para pihak yang terkait, harga PCR ini membuka diri sajalah,kan pernah harga PCR ini mencapai Rp 1 juta lebih,coba cek harga maksimalnya,sekarang kan harganya Rp 275 ribu, artinya ada penurunan harga yang sangat signifikan sebanyak 300%.lebih.pcr ini kan barang impor, kalau ikut turun juga berarti indikasinya dolar turun juga. Sekarang kan dolar relatif tidak turun, kalau dikatakan alasannya Dolar turun, mustahil rasa dolar turunnya mencapai 300%.

“Kalau dikatakan dolar turun sementara pcr harga turun berarti nilai rupiah diatas dolar, jadi sangat tidak rasional di segi penurunan harga pcr, kelau memang benar orang yang mengatakan dirinya tidak mengambil keuntungan pribadi.”Sudah urai saja laporan keuangannya, bagaimana uang pendapatan dan bagaimana pula uang pengeluarannya. Misalnya, berapa jumlah yang dikeluarkan untuk masyarakat. Dan berapa biaya untuk membeli pcr tersebut. Lalu berapa dijual, terbuka saja, jangan sekedar mengatakan tidak mengambil untung. 

Baca Juga  Penjelasan Tentang Relawan Pemakaman Covid-19 RSUD dr Iskak

“Kalau benar tidak mengambil untung, sepanjang itu tidak dibuka ke publik, mangkin banyak pertanyaan pablik, kenapa tidak harga Rp 275 ribu di buka dari awal.? 

Padahal nilai dolar sampai saat ini masih bertahan,”kata emrus 

“Saya berharap terbuka lah semuanya “jangan ada dusta diantara kita” Jika ada kekurangan dan kelemahan tidak ada salahnya minta maaf ke masyarakat. “Kalau sekarang harganya pcr Rp 275 ribu dengan kwalitas yang sama, dan proses yang sama, kalau ini benar,tidak ada salahnya kelebihan uang tersisa tersebut dikembalikan kepada masyarakat, datanya mereka kan sudah ada tersimpan di komputer,tinggal buka aja siapa diantara mereka yang sudah melakukan test pcr, dengan harga Rp 1 juta lebih,antar saja uang kelebihan tersebut kerumah masyarakat yang sudah melakukan test pcr itu.”Ujar Emrus.(9/11/ dikutip dari Radio bisnis

Baca Juga  Panglima TNI Pastikan Obat Bantuan Pemerintah Terdistribusi dan Dukung 54 Nakes

Alangkah lebih Baik jika memang ada sisanya dikembalikan saja kepada masyarakat,kalau tidak dikembalikan, jadi pertanyaan kritis di publik,jika ini dilakukan maka nama nama tersebut tidak terkait. “kalau memang perusahaan tersebut berdiri sebelum nama nama tersebut belum menjadi menteri,itu persoalan yang harus di sampaikan juru bicara ke publik. 

“Kemungkinan kelemahan itu ada pada perusahaan, bukan kepada sosok sosok yang di sebut sebut itu, ini adalah persoalan komunikasi, kenapa? karena manajemen yang menangani bukan orang komunikasi, sehingga duduk persoalan jadi begini, bukan kah juru bicara pernah mengatakan,sianu mempunyai saham sekian persen, hanya sekian persen di sebut menguasai “kata emrus menirukan ucapan juru bicara sebelumnya.

Baca Juga  Bupati Samosir Temui Menkes RI, Guna Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Berkwalitas

“Jika itu disampaikan juru bicara,jelas tidak produktif, ini adalah persoalan pribadi, bukan tu poksi juru bicara menteri,pertanyaan apakah ini persoalan menteri atau persoalan pribadi, harus bisa dipisahkan, kalau persoalan menteri itu baru poksinya juru bicara yang menyampaikan. 

Ada istilah yang dikenal dengan sosiologi, (peran dan status), harus beperan sesuai statusnya,kalau dia berstatus sebagai juru bicara kementerian, maka yg harus disampaikannya tugas pokok kementerian, “ketika seseorang mempunyai status, dia berbicara tidak sesuai dengan statusnya, maka terjadi “dis Order sosial” terganggu hubungan sosial.

“Misalnya, ketika saya di kelas peran saya jadi dosen, ketika saya jadi penumpang metro mini, status saya adalah penumpang metro mini,yang duduk manis membayar ongkos, ga mungkin saya memberikan pelajaran diatas metro mini, tidak sesuai dengan status saya sebagai dosen, pastinya penumpang lain nya tertawa, ini yang tidak difahami oleh teman teman juru bicara kementerian,” tutup Emrus ( IDN )

Share :

Baca Juga

Banten

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Melantik Direktur Utama dan Direktur Teknik Perumda Tirta Benteng

Health

Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 saat Nataru

Health

Dapat Pelonggaran, 13 Kota Lepas Dari Belenggu PPKM Level 4

Health

TNI Kirim Alkes dan Nakes ke Kalimantan dan Sulawesi

Health

 Jokowi Perpanjangan PPKM Level 4 Hingga 9 Agustus

Health

Anggota DPR  Geram Melihat  Kepala BPOM Geleng-Geleng Kepala  Saat Rapat Kerja

Health

Kemenkes ! Jutaan Masyarakat Sudah Bisa Akses Vaksin Nusantara

Cirebon

Jelang Operasi Ketupat Lodaya, Polresta Cirebon Laksanakan Tes Urine Terhadap Puluhan Sopir Bus

Contact Us