IDN Hari Ini, Humbang Hasundutan – Dedi Haryanto Koordinator Litbang & Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) soroti dugaan adanya markup anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2022.
Anggaran belanja rutin pengolahan sampah di lingkungan hidup pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp 2.500.000.000, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 3.200.000.000. Peningkatan signifikan ini memicu dugaan terjadinya praktik korupsi di dalamnya.
Pihak Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan telah memulai penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.
Dalam upaya penyelidikan, Kejaksaan telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit komputer, 2 unit laptop, serta lebih dari 40 dokumen terkait.
Penyitaan ini dilakukan dengan didampingi oleh beberapa personel Polres Humbang Hasundutan dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, HM.S.Hut.MM, serta beberapa pihak kepolisian setempat.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Humbang Hasundutan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sekitar 40 saksi yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini. Namun, terkait besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan tindak pidana tersebut, pihak kejaksaan masih belum bisa memastikan jumlah pastinya.
“Nanti kalau sudah ada kepastian dari pemeriksaan, maka pihak kejaksaan akan merilis berapa kerugian negara terkait dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Humbahas,” ungkap Kasi Intel.
Ketika wartawan mencoba menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Kepala Dinas enggan memberikan komentar banyak. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan menjadi perhatian publik, khususnya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berharap agar kasus ini dapat segera diungkap secara tuntas. (Manda)
