IDN Hari Ini, Purwokerto – Forum Banyumas Eling (FBE), wadah yang menghimpun berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM, komunitas, dan paguyuban di Kabupaten Banyumas, menggelar kegiatan Obrolan Santai Program Keluarga Harapan (PKH) di WM Joglo Berkah, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Minggu (7/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah daerah, pendamping sosial, serta perwakilan berbagai organisasi masyarakat tersebut mengerucut pada satu persoalan utama, yakni masih adanya dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris FBE, Adi Arianto, didampingi Ketua FBE Yudo F. Sudiro, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terakomodasi.
Sebaliknya, terdapat pula penerima bantuan yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian data penerima manfaat agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” ujar Adi dalam forum tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi, FBE berencana menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah penerapan sistem labelisasi atau penandaan rumah penerima bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan publik.
Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyumas, Kuat Teguh Sudarto, menilai usulan tersebut cukup efektif dalam meminimalkan potensi penyimpangan penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, sejumlah daerah lain telah menerapkan skema serupa dan menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung pengawasan distribusi bantuan.
Selain mengusulkan labelisasi, FBE juga berencana membentuk person in charge (PIC) yang akan berperan sebagai penghubung antara organisasi masyarakat dengan koordinator PKH maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian laporan dan temuan masyarakat di lapangan.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Ketua Tim PKH Kabupaten Banyumas, Lutfi, menjelaskan bahwa mekanisme perbaikan data dan pengajuan bantuan telah tersedia melalui pemerintah desa maupun aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan sanggahan apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak.
Sementara itu, TKSK Purwokerto Timur, Joko, menegaskan bahwa proses pengusulan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi lapangan serta pembaruan data menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Kami bekerja berdasarkan kondisi riil masyarakat dan instrumen pendataan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyumas, Eko Heru Surono, mengapresiasi terselenggaranya forum dialog tersebut. Ia menilai partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik, masukan, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kebijakan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Semua elemen masyarakat berhak menyampaikan pendapat.
Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Eko.
Forum diskusi lintas organisasi tersebut menjadi ruang konsolidasi masyarakat sipil dalam mengawal akurasi data penerima bantuan sosial.
FBE menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah nantinya akan didasarkan pada data dan hasil verifikasi lapangan, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau dugaan.
Peliput: Suho / Ketua Yayasan Sanggar Kamulyan Sinduredja / Pegiat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas / Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. (Sugito)
