Home / Daerah

Senin, 1 Agustus 2022 - 06:18 WIB

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto Tidak ada Intervensi dan Intimidasi di Labuan Bajo

Jakarta, IDN Hari Ini- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.

“Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo,” kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto, Minggu (31/7) malam seperti dikutip dari Antara.

Hal itu dikemukakannya ketika dikonfirmasi soal ada informasi keberangkatan besar-besaran personel Brimob Polda NTT yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di kawasan wisata superprioritas itu.

Namun, orang nomor satu di Polda NTT itu tidak menyebutkan berapa jumlah pasti personel Brimob Polda NTT yang bertolak menuju Labuan Bajo.

Baca Juga  Kota Purbalingga Dikepung Gabungan Prajurit TNI AD

Setyo mengatakan sejumlah personel Brimob Polda NTT yang dikirim untuk bawah kendali operasi (BKO) di Labuan Bajo itu jumlahnya masih wajar.

“Masih wajar. ‘Kan banyak juga lokasi atau tempat wisata dan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo,” kata dia.

Komandan berbintang dua itu menambahkan situasi di Labuan Bajo saat ini masih dalam keadaan kondusif. Kendati demikian, untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat serta wisatawan, perlu ditambahkan personel di daerah itu.

“Penambahan personel di Labuan Bajo dipandang perlu agar tercipta situasi kamtibmas yang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pelaku wisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir menolak kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.

Baca Juga  Peringati Hari Bhayangkara ke-77, Kapolresta Cirebon Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Gegunung

Bahkan, para pelaku wisata di Labuan Bajo disebut telah sepakat untuk kompak ‘mogok’ selama Agustus ini–dari awal hingga akhir bulan–sebagai bentuk protes.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto, memastikan situasi keamanan di wilayah hukumnya itu  tetap terjaga bagi semua wisatawan yang berkunjung maupun masyarakat yang beraktivitas di Labuan Bajo.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada yang coba-coba untuk mengintimidasi maupun mengintervensi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Manggarai Barat,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Minggu.

Baca Juga  "Merajut Nasionalisme Dan Toleransi Beragama", Tema Doa Bupati Humbahas Dalam Rangka Memperingati HUT Bhayangkara Ke- 77

Ia berkata demikian menyikapi rencana aksi boikot dan penghentian semua jenis pelayanan pariwisata yang akan dilakukan pelaku pariwisata di Labuan Bajo terhitung tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022.

Ia menegaskan polisi selalu berada di garda terdepan untuk menjaga kamtibmas sipil yang dinamis kepada semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo.

Untuk itu, dia menyatakan tidak ada toleransi bagi para pelaku gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Manggarai Barat. Ia pun meminta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk tetap tenang dalam melaksanakan aktivitas (red )

tag” Headline,Komodo, Labuan bajo,Tiket, Paiwisata, Polda,

Share :

Baca Juga

Daerah

Karena Pemekaran Papua, Orang Papua Akan Menjadi Tamu Atas sumber daya Ekonominya Sendiri

Daerah

Kepala Sekolah SMP Negeri lV Lintong Nihuta, Harapkan Dukungan Orang tua Murid Untuk Keberhasilan Para Generasi Bangsa

Daerah

Polres Wonosobo Salurkan Bantuan Pompa Air Ke Ponpes Sunan Kalijaga

Daerah

Seorang Warga Desa Mohili Berua Kec. Boto Muzoi – Kab. Nias Ditemukan Tewas Di Sungai, Pihak Keluarga Curiga ???

Cirebon

Patroli Malam Hari, “Diintensifkan Polsek Sumber Untuk Antisipasi Gangguan Kamtibmas Dan Cegah Kriminalitas”

Cirebon

Bhabinkamtibmas Desa Girinata, Sambangi Warga Binaannya

Daerah

Bupati Samosir Melantik Naslindo Sirait Sebagai PJ Sekda

Daerah

Pemkab Humbahas Membuka Resmi, Konsultasi Publik Raperda Tentang Pajak Daerah

Contact Us