Home / Banten / Hukum / Nasional / Regional / Tangerang Raya

Rabu, 31 Mei 2023 - 14:05 WIB

Nilai Uang Ganti Rugi Jalan Looping Benda Terkesan Ngawur, Akhirnya PUPR Kota Tangerang Menjadi Tergugat Di PN Tangerang

IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Polemik masalah uang ganti rugi (UGR) pengadaan tanah untuk pembangunan jalan looping rawa bokor kelurahan benda kecamatan benda kota tangerang, akhirnya terpaksa harus berlanjut ke pengadilan negeri tangerang, setelah pada tahapan proses mediasi oleh pihak JPN Kejari Tangerang tidak menemukan kesepakatan.

Pihak warga berinisial GGS yang merasa keberatan dengan hasil nilai uang ganti rugi yang sama sekali tidak sesuai NJOP dan ZNT tersebut, melalui kuasa hukumnya Dirisman Nadeak SH MH & Partner, pada hari ini dengan nomor perkara : 499/Pdt.G/PN Tng/2023 memasuki proses tahapan sidang pertama Rabu (31/5/2023) dengan pihak para tergugat yang kesemuanya tidak bisa hadir dalam persidangan yaitu 1. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, 2. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tangerang dan ke 3. KJPP Mushopah Mono Igfirly & Rekan.

Baca Juga  Kades Tanggunggunung-Tulungagung, Pimpin Agenda Tahunan Musrenbangdes 2024

Dirisman Nadeak SH MH mewakili kepentingan pihak Kliennya GGS, menerangkan kepada awak media yang hadir pada sidang pertama di pengadilan negeri tangerang. Ia pun mengutip dalam dalil gugatan keberatan hasil penilaian ganti rugi oleh KJPP Mushopah Mono Igfirly & Rekan yang terkesan menghina dan merendahkan instansi Dinas Pendapatan Daerah kota tangerang atau Kementrian Keuangan RI dengan memberikan penjelasan, ” Bahwa NJOP dan ZNT tidak dipakai sebagai dasar penentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Baca Juga  Kick Off Meeting Menuju 10 WTP Se-Sumut, Pemkab Humbahas 7 Kali Raih WTP Dari BPK RI

Selanjutnya Dirisman Nadeak SH MH menambahkan, bahwa berdasarkan hasil keterangan KJPP Mushopah Mono Igfirly & Rekan sesuai dalam notulen rapat pada tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat oleh pihak Kejari Kota Tangerang, cenderung dinilai Sangat Tendesius , Sesat Logika dan Kontradiktif sehingga dapat di kategorikan cacat secara hukum, apalagi sangat ngawur jika pengadaan tanah oleh pemkot tangerang tidak melibatkan kantor ATR/BPN Kota Tangerang, yang terkesan sudah menabrak dan melanggar undang undang nomor 2 tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021, pungkasnya

Baca Juga  GNP TIPIKOR Kota Tangerang Akan Laporkan Maraknya Sengketa PPDB

Majelis hakim PN Tangerang setelah mencermati secara jelas isi dalil gugatan yang dimohonkan oleh penggugat, akhirnya memutuskan dan memerintahkan kepada kesemuanya pihak tergugat untuk dapat hadir pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, sekaligus juga meminta para tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan keberatan hasil penilaian yang dimohonkan oleh pihak penggugat. (Red)

Share :

Baca Juga

Tangerang Raya

Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Berikan Jawaban Terkait Penolakan Data PTSL

Hukum

198 Satker Di MA, Dapatkan Predikat WBK Di Tiga Tahun Terakhir.

Tangerang Raya

Polisi: 3 dari 5 Orang yang Tewas di Dalam Gorong-gorong Karyawan PT Telkom

Banten

SPBU 3415603 Diduga Lakukan Pejualan  Solar Bersubsidi Penadah Ilegal

Metropolitan

Danrem 052/Wkr Sambut HUT Kemerdekaan RI Ke 78 Tahun Laksanakan Pembukaan Pameran Alutsista TNI 

Hukum

Wakil Walikota Tangerang Dan BNN Kota Tangerang Terjun Langsung Musnahkan Barang Bukti Ganja

Banten

GNP TIPIKOR Kota Tangerang Akan Laporkan Maraknya Sengketa PPDB

Daerah

Ledakan Bom Bunuh Diri Di Polsek Astana Anyar Kota Bandung

Contact Us