Home / Banten / Daerah / Hukum / Metropolitan / Nasional / Regional / Tangerang Raya

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:18 WIB

Pemkot Tangerang, Dituding Cawe-Cawe Atas Putusan PN Tangerang Jo. Putusan PT Banten

IDN Hari Ini, Tangerang Raya — Pengadilan Negeri (PN) Tangerang bersama Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan, bahwa penetapan konsinyasi NUB 75 oleh PT. Angkasa Pura 2 adalah perbuatan melawan hukum.

Putusan PN Tangerang ini, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor: 497/Pdt.G/2023/PN Tng, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 86/PDT/2024/PT BTN.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh ahli waris juru tulis di Kelurahan Selapajang Jaya, Kota Tangerang. Isi Gugatan menyatakan, bahwa penetapan konsinyasi Nomor: 223/PDT.P.CONS/2018/PN.TNG, yang ditetapkan pada 25 Januari 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, majelis hakim menegaskan, bahwa sisa bidang tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Angkasa Pura 2 untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang masih merupakan milik para penggugat. Para penggugat juga masih diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 25.071.545.419,- yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Baca Juga  Sijago merah melahap Satu Rumah Warga Di Parsingguran Humbahas ,Diduga Karena Korsleting Listrik

Majelis hakim pun, memerintahkan pihak tergugat untuk mematuhi putusan tersebut dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.699.000,- di tingkat pertama dan Rp.150.000,- di tingkat banding.

Latar belakang adanya sengketa ini, berawal dari konflik kepemilikan tanah yang digunakan untuk proyek perluasan runway 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PT. Angkasa Pura 2, yang mana pada proses sebelumnya, pihak Tim Panitia Pengadaan Tanah PT. Angkasa Pura II telah salah dalam menetapkan konsinyasi ganti rugi pembayaran tanah tanpa persetujuan dari ahli waris yang sah, sehingga memicu gugatan dari pihak ahli waris.

Para penggugat merasa hak-hak mereka diabaikan dan proses konsinyasi dilakukan secara sepihak oleh PT. Angkasa Pura 2. Dengan adanya putusan PN Tangerang dan penguatannya oleh Pengadilan Tinggi Banten, para ahli waris sebagai penggugat kini berharap mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka.

Baca Juga  Kapolda Pimpin Sertijab Pejabat Utama, Kabid Hukum (Kabidkum) Polda Maluku dan Kapolres Pulau Buru

Terhadap adanya amar putusan, baik dari Pengadilan Negeri Tangerang beserta Pengadilan Tinggi Banten, Dedi Haryanto mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) lantas sontak menuding serta memberikan himbauan agar Pemkot Tangerang untuk segera Mematuhi isi putusan.

Tidak perlu lagi lah, Pemkot Tangerang cawe cawe dengan upaya hukum kasasi. Malu deh, Kepentingan serta Dasar hukumnya apakah yang mau dipakai Kasasi, bukti kepemilikan saja Pemkot Tangerang tidak punya, jangan sampai tambah malu malu in deh, tutur Dedi

Apakah karena merasa Pemkot Tangerang berhasil, setelah sukses atas terbitnya SHP Nomor : 00010/Selapajang Jaya eks lahan motor sirkuit , yang diduga tidak memiliki dasar alas hak secara konkrit dan jelas sesuai dasar peraturan yang berlaku.  ujar Dedi

Baca Juga  Rakornis Proges FE Sumut Kebupaten Humbahas Dan Kabupaten Pakpak Bharat Terkait Pengembangan Food Estate Sumut

Seyogyanya dengan adanya putusan ini, Pemkot Tangerang segera melaksanakan amar putusan dan menyelesaikan serta memperhatikan sengketa tanah warga masyarakatnya dan tidak lagi segala macam Cawe Cawe Kasasi yang menambah buruk pandangan warga masyarakat kepada Pemkot, sesuai sajalah dengan norma hukum yang berlaku, tandas Dedi

Kasus ini, kini menjadi pelajaran penting bagi pihak-pihak terkait untuk lebih menghormati hak-hak pemilik tanah dalam setiap proses pengadaan lahan untuk proyek pembangunan.

Sampai saat ini, Pemkot Tangerang belum dapat memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Namun, jika terbukti benar, tindakan ini bisa berdampak serius pada kredibilitas Pemkot Tangerang dalam proses hukum di Indonesia. (Red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Dinas Dukcapil Humbahas Lakukan Layanan Adminduk Balita Stunting, Mulai 25 Mei-12 Juni 2023

Daerah

Selama Februari 2024, Satreskrim Polresta Cirebon Ungkap 8 Kasus Kejahatan

Cirebon

Gagalkan Aksi Tawuran, Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon Amankan 5 Pemuda

Cirebon

Kakorlantas Polri Tinjau Arus Balik Libur Tahun Baru 2024 di GT Palimanan Tol Cipali

Daerah

Bupati Humbahas Menyematkan Lencana Merah Putih Garuda Dan Pemasangan Kendit Untuk Anggota Paskibraka 2023

Daerah

Anak Asuh Hilang , Ditemukan di PKPA Nias Diduga Dalang Yayasan Kudus 03 BKNP, Orang tua Asuh Keberatan

Cirebon

Tiga Personel Polresta Cirebon Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian

Daerah

Menyambut HUT Bhayangkara Ke-77, Bupati Samosir Bersama Forkopimda Mengikuti Latihan Menembak

Contact Us