Home / Politik

Kamis, 17 Maret 2022 - 18:07 WIB

Pihak yang   Mengamandemen UUD 1945 terkait Pemilu 2024, Mesti Lalui ‘Tembok’ PDIP

Jakarta, IDNHari Ini – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Nusirwan Sujono, menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan menaati konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) berlangsung tiap lima tahun sekali.

Oleh sebab itu, klaimnya, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi lewat amendemen UUD 1945 terkait pemilu 2024, mesti melampaui ‘tembok’ PDIP terlebih dahulu.

“Kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi, dalam pengertian bahwa demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga, itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya,” tutur Nusirwan dilansir dari CNNIndonesia TV, Senin (7/3).

Baca Juga  Hadiri Pelantikan PPS, Wali Kota : Siap Berikan Dukungan Penuh Untuk Kesuksesan Pemilukada 2024

“Jadi pasti [rencana] itu tidak akan lewat dari tempat kita, sudah pasti akan melewati temboknya PDIP terlebih dahulu kalau untuk berhadapan dengan hal tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden ini membutuhkan amandemen konstitusi yang prosesnya berbeda dengan perundang-undangan lain.

“Ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana,” ucap Nusirwan.

Ia memaparkan PDIP tegas menaati konstitusi termasuk pada 2016 silam ketika wacana Pembangunan Semesta Berencana sempat digaungkan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga  Polresta Cirebon Berhasil Ungkap 12 Kasus Tindak Pidana

Rencana itu merujuk pada perubahan pola perencanaan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Namun, seiring berjalan waktu, muncul keinginan lain yang bertolak belakang dengan konstitusi.

“Pada saat muncul muatan yang lain, kita segera menarik diri dan itu [Semesta Berencana] tidak jalan. Karena pada awalnya kita hanya mengusulkan satu hal itu saja, tapi begitu di tengah jalan muncul keinginan yang lain, maka kita pun siap menarik diri,” ujarnya.

Baca Juga  Pasangan Calon Bupati Dr.Hendri Tumbur dan Wakil Bupati Ir.Yanto Sihotang Mendaftar ke KPU

Sebelumnya, usulan menunda pemilu dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Beberapa partai belum mengeluarkan sikap terhadap rencana ini. Sedangkan, PDIP secara tegas menolak ide penundaan Pemilu 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa dirinya menolak usulan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.( idn ).

tag: Politik, Amandemen, UUD45, PDIP, Pemilu

Share :

Baca Juga

Daerah

Pendaftar Pertama Ke KPU Paslon Dr Oloan P SH.MH Nababan dan Yunita Rebeka Marbun MH MPA

DKI

Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Terkait Hasil Pilpres 2024 Capres-Cawapres 01 dan 02

Daerah

Relawan Pemenangan Prabowo-Gibran Wonosobo, Adakan Aksi Nobar Debat Capres Cawapres Koalisi Indonesia Maju

Daerah

Kasus Postingan Pelecehan Capres/Cawapres Partai Gerindra oleh Dosen di Wonosobo, Relawan Prabowo dan LP KPK Lakukan Penyelidikan

Cirebon

Kapolresta Cirebon Hadiri Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pada Pilkada Serentak 2024

Daerah

Memperingati Hari Lahirnya Pancasila, Panwas Kecamatan Lintong Nihuta Gelar Upacara

Daerah

Pengukuhan Masa Jabatan Kepala Desa dan TP PKK di Kabupaten Wonosobo: Momen Bersejarah dan Harapan untuk Masa Depan

Politik

Mantan Wapres Yusuf Kalla: Masyarakat Minang Evaluasi Diri

Contact Us