Home / Politik

Kamis, 17 Maret 2022 - 18:07 WIB

Pihak yang   Mengamandemen UUD 1945 terkait Pemilu 2024, Mesti Lalui ‘Tembok’ PDIP

Jakarta, IDNHari Ini – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Nusirwan Sujono, menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan menaati konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) berlangsung tiap lima tahun sekali.

Oleh sebab itu, klaimnya, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi lewat amendemen UUD 1945 terkait pemilu 2024, mesti melampaui ‘tembok’ PDIP terlebih dahulu.

“Kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi, dalam pengertian bahwa demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga, itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya,” tutur Nusirwan dilansir dari CNNIndonesia TV, Senin (7/3).

Baca Juga  Komisi IX DPR Ribka, Kritik Pedas IDI atas Pemecatan Terawan

“Jadi pasti [rencana] itu tidak akan lewat dari tempat kita, sudah pasti akan melewati temboknya PDIP terlebih dahulu kalau untuk berhadapan dengan hal tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden ini membutuhkan amandemen konstitusi yang prosesnya berbeda dengan perundang-undangan lain.

“Ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana,” ucap Nusirwan.

Ia memaparkan PDIP tegas menaati konstitusi termasuk pada 2016 silam ketika wacana Pembangunan Semesta Berencana sempat digaungkan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga  Bupati Tulungagung Geram Namanya Dicatut Punya Hutang Milyaran

Rencana itu merujuk pada perubahan pola perencanaan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Namun, seiring berjalan waktu, muncul keinginan lain yang bertolak belakang dengan konstitusi.

“Pada saat muncul muatan yang lain, kita segera menarik diri dan itu [Semesta Berencana] tidak jalan. Karena pada awalnya kita hanya mengusulkan satu hal itu saja, tapi begitu di tengah jalan muncul keinginan yang lain, maka kita pun siap menarik diri,” ujarnya.

Baca Juga  Relawan Harus Izin Ganjar dan PDIP Jika Ingin Deklarasi Dukungan

Sebelumnya, usulan menunda pemilu dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Beberapa partai belum mengeluarkan sikap terhadap rencana ini. Sedangkan, PDIP secara tegas menolak ide penundaan Pemilu 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa dirinya menolak usulan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.( idn ).

tag: Politik, Amandemen, UUD45, PDIP, Pemilu

Share :

Baca Juga

DKI

Usungan Partai Golkar, Gibran : Tenang Saja pak, “Saya sudah ada disini”

Daerah

Pesta Rakyat Penutup HUT RI Ke 78 Desa Tanjung Anom, Kaliwiro – Wonosobo, Dihadiri Caleg Partai Gerindra Hasim Prihwantoro 

Cirebon

Polresta Cirebon Amankan Agenda Gibran Rakabuming Raka di Sejumlah Lokasi

Daerah

Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Asep Saepudin, Sampaikan Polri Siap Amankan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

Politik

Emrus Sihombing: NasDem Sebaiknya tidak Campuri Internal Golkar, Etika politik Jelas Hal Ini  Tidak Etis.

Daerah

DPC PSI Kabupaten Wonosobo, Turut Hadiri Rapat Kordinasi Koalisi Indonesia Maju untuk Pemenangan Prabowo-Gibran

Cirebon

Polresta Cirebon Amankan Kampanye Capres Ganjar Pranowo di UMC

Politik

 Tudingan  Tes PCR  Dua Jubir Menteri Didesak Mundur

Contact Us