Home / Politik

Kamis, 17 Maret 2022 - 18:07 WIB

Pihak yang   Mengamandemen UUD 1945 terkait Pemilu 2024, Mesti Lalui ‘Tembok’ PDIP

Jakarta, IDNHari Ini – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Nusirwan Sujono, menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan menaati konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) berlangsung tiap lima tahun sekali.

Oleh sebab itu, klaimnya, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi lewat amendemen UUD 1945 terkait pemilu 2024, mesti melampaui ‘tembok’ PDIP terlebih dahulu.

“Kita sudah tegas mengatakan bahwa kita menjaga konstitusi, dalam pengertian bahwa demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga, itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya,” tutur Nusirwan dilansir dari CNNIndonesia TV, Senin (7/3).

Baca Juga  Penetapan 4 Orang TSK Kasus Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah Kabupaten Serang – Banten

“Jadi pasti [rencana] itu tidak akan lewat dari tempat kita, sudah pasti akan melewati temboknya PDIP terlebih dahulu kalau untuk berhadapan dengan hal tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden ini membutuhkan amandemen konstitusi yang prosesnya berbeda dengan perundang-undangan lain.

“Ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana,” ucap Nusirwan.

Ia memaparkan PDIP tegas menaati konstitusi termasuk pada 2016 silam ketika wacana Pembangunan Semesta Berencana sempat digaungkan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga  Wakil Ketua MPR  Arsul Sani  Amandemen UUD 1945 Hanya PPHN, Bukan Tunda Pemilu

Rencana itu merujuk pada perubahan pola perencanaan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Namun, seiring berjalan waktu, muncul keinginan lain yang bertolak belakang dengan konstitusi.

“Pada saat muncul muatan yang lain, kita segera menarik diri dan itu [Semesta Berencana] tidak jalan. Karena pada awalnya kita hanya mengusulkan satu hal itu saja, tapi begitu di tengah jalan muncul keinginan yang lain, maka kita pun siap menarik diri,” ujarnya.

Baca Juga  Puan: Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 Khusus DPR Belum Diperlukan

Sebelumnya, usulan menunda pemilu dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Beberapa partai belum mengeluarkan sikap terhadap rencana ini. Sedangkan, PDIP secara tegas menolak ide penundaan Pemilu 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa dirinya menolak usulan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.( idn ).

tag: Politik, Amandemen, UUD45, PDIP, Pemilu

Share :

Baca Juga

Politik

Emrus Sihombing: Jubir Kementerian Bukan Pesuruh Menteri

Politik

Ganjar Diantara  Perseteruan Celeng VS Banteng

Politik

Bantuan Ganjar Tuai Polemik

Politik

Emrus Sihombing : Laporan Luhut dan Erick Thohir ke KPK Soal Tes PCR Terkesan Politisi dan Lemah

Politik

BEM UI Sebut Binsar Panjaitan Arogan?

Politik

Yusril Sindir AHY, Kalau PBB Tak Calonkan, Bapak Anda Nggak Jadi Presiden

Politik

Gus Muhaimin Kukuhkan Pengurus Badan Persaudaraan Antariman DPP PKB

Politik

Puan Maharani  Paling Mumpuni Capres RI 2024

Contact Us