Home / Politik

Kamis, 17 Maret 2022 - 18:22 WIB

Wakil Ketua MPR  Arsul Sani  Amandemen UUD 1945 Hanya PPHN, Bukan Tunda Pemilu

Jakarta, IDN Hari Ini- Wakil Ketua MPR dari fraksi PPP Arsul Sani menyatakan wacana amendemen UUD 1945 hanya untuk mengakomodasi usulan penambahan wewenang MPR lewat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Arsul mengatakan pihaknya menolak wacana amendemen, jika digelar untuk mengakomodasi usul lain termasuk penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Sesuai rencana awal, amendemen itu hanya buat memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN saja. Tidak ada hal-hal lain. Nah, kalo hal-hal lain mau dimasukkan ya mending tidak usah ada amendemen,” kata dia , Kamis (17/3).

Baca Juga  Presiden Perpanjang PPKM ke Level 3 Jabodetabek-Bandung Raya-Surabaya Raya

Anggota Komisi III DPR itu berujar, fraksinya ingin agar amendemen tidak dilakukan terburu-buru. Jika pun terpaksa dilakukan, dia ingin amendemen dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan terbatas.

Pihaknya tidak ingin amendemen dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan jangka pendek. Arsul mengaku khawatir, amendemen untuk keperluan jangka pendek justru akan menjadi preseden buruk ke depan.

“Karena sekali kita mengamandemen konstitusi hanya untuk kepentingan jangka pendek, maka kedepan jika ada kepentingan jangka pendek dari mayoritas pemegang kekuasaan, akan mudah sekali nanti kita mengamandemen konstitusi,” ucapnya.

Baca Juga  PPKM Darurat Resmi Masuki Injury Time

Lebih lanjut, dia pun memastikan bakal mengawasi berbagai isu jika amendemen akan dilakukan. Menurut dia, publik bisa mengawasi jika amendemen, misalnya, juga memasukkan usulan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Nah, kalau misalnya dimasukkan dalam rancangan amendemen misalnya soal penundaan pemilu, maka akan diketahui publik lebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP Ahmad Basarah sebelumnya justru mengusulkan agar rencana amendemen untuk mengatur wewenang MPR melalui PPHN dihentikan sementara. Usulan tersebut guna mencegah wacana selundupan seiring usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga  Hadiri Pelantikan PPS, Wali Kota : Siap Berikan Dukungan Penuh Untuk Kesuksesan Pemilukada 2024

Nantinya, kata Basarah, amendemen bisa dilanjutkan oleh periode berikutnya setelah 2024 atau pasca pemilu dan pilpres digelar.

“Sebaiknya rencana amendemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” kata Basarah , Kamis (17/3).( idn )

Tag: Politik, Amandemen, UUD45, PDIP, Pemilu

Share :

Baca Juga

Politik

Emrus Puji  Anies Tanggapi Tuntutan Buruh dengan Mengajak  Duduk Bersama Mencari Solusi Terbaik

Politik

Tepis Perpecahan  Internal Golkar, Luhut-Airlangga Semakin Mesra

Daerah

Simpatisan dan Relawan Adakan Acara, Pembentukan Posko “Teman Tomi” untuk Wonosobo

Politik

Pihak yang   Mengamandemen UUD 1945 terkait Pemilu 2024, Mesti Lalui ‘Tembok’ PDIP

Daerah

Pemilu di Kecamatan Garung, Wonosobo Berjalan Lancar dan Sukses

Daerah

Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Polda Maluku Terus Melatih Personelnya, Untuk Meningkatkan Kemampuan Dlam Pengamanan Pelaksanaan Pemilu.

Daerah

Relawan Pemenangan Prabowo-Gibran Wonosobo, Adakan Aksi Nobar Debat Capres Cawapres Koalisi Indonesia Maju

Cirebon

Jum’at Curhat, Kapolresta Cirebon Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Usai Pemilu 2024

Contact Us