IDN Hari Ini, Indramayu – Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, menerima aksi yang dilakukan oleh peserta Federasi Serikat Buruh Minyak dan Gas Bumi (FSB MIGAS), Gas Bumi, dan KASBI di Pendopo Indramayu pada Kamis (24/4/2025).
Aksi yang melibatkan buruh di bidang migas ini mendapat respons dari Wakil Bupati, DPRD, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Para buruh yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan tuntutannya terkait jaminan masa kerja, rekrutmen dan perlindungan pekerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
Mereka juga meminta agar tata kelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan lebih berpihak kepada para pekerja, serta berharap Dinas Tenaga Kerja lebih aktif dalam menangani masalah hubungan industrial.
Salah satu peserta aksi, Hadi, mengungkapkan bahwa saat ini buruh migas seringkali terabaikan dan posisinya terancam, bahkan kesejahteraannya juga sangat kurang.
Peserta lainnya menekankan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja lebih terlindungi.
Wakil Bupati Syaefudin menyampaikan apresiasi terhadap peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
Ia menyatakan bahwa bersama DPRD, pihaknya akan merumuskan regulasi terkait perlindungan pekerja migas di Kabupaten Indramayu. Syaefudin berharap dengan adanya regulasi ini, kesejahteraan para pekerja migas akan semakin meningkat.
“Hari ini saya terima langsung dan mendengar aspirasi teman-teman buruh. Saya dulu juga merasakan sebagai buruh. Apa yang menjadi aspirasinya akan kami komunikasikan dengan semua pihak,” ungkap Syaefudin.
Di kesempatan yang sama, Syaefudin juga meminta kepada peserta aksi untuk tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, kondusifitas yang terjaga akan membantu memperlancar investasi dan mendorong lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indramayu.
Anggota DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menyatakan bahwa lembaganya siap membuat regulasi yang melindungi pekerja migas di Kabupaten Indramayu.
Ia meminta referensi dari daerah lain di Indonesia yang sudah memiliki regulasi serupa, agar bisa dilakukan komparasi dan diterapkan di Indramayu. (Saudi)
