IDN Hari Ini, Tangerang –Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang, Yogi Suhara, diduga menghindari awak media yang hendak meminta klarifikasi terkait berbagai isu viral yang beredar di publik, termasuk dugaan peredaran narkoba di dalam lapas yang ia pimpin.
Dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini, pejabat publik diharapkan bersikap transparan dan kooperatif terhadap jurnalis. Namun, Kalapas Yogi Suhara justru dinilai tidak responsif, bahkan terkesan menutup diri dari upaya klarifikasi yang dilakukan sejumlah wartawan. Surat permohonan audiensi resmi pun dikabarkan tidak direspons.
Ferry, salah satu staf Lapas yang kerap menjadi penghubung antara media dan pejabat lapas, hanya memberikan janji pertemuan yang tak kunjung terealisasi.
Ironisnya, saat dikatakan sedang sibuk mengikuti Zoom meeting, Ferry justru terlihat bersantai bersama koleganya di depan area lapas. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Ferry turut menghalangi tugas jurnalis.
“Sudah banyak wartawan datang, tetap saja tidak bisa ketemu. Saya juga bingung, beda banget sama Kalapas yang dulu,” ujar salah satu petugas jaga yang enggan disebut namanya.
Kritik keras datang dari Subarna, Sekjen Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) DPD Banten, yang menyayangkan sikap Kalapas yang dinilai menutup diri dari publik.
“Kalapas seharusnya jadi garda terdepan dalam memberi penjelasan, bukan malah bungkam. Jika tidak ada tanggapan, publik bisa menilai ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.
Subarna juga meminta Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk turun tangan mengevaluasi kepemimpinan Yogi Suhara. Ia menilai ketertutupan terhadap media bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan publik dan mencoreng citra institusi.
Isu yang semakin ramai dibicarakan adalah dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Bahkan muncul pertanyaan publik, apakah ada oknum yang menjadikan lapas sebagai “tambang ekonomi”? Kecurigaan ini makin menguat seiring belum adanya penjelasan resmi dari pihak Kalapas.
Selain itu, proses pemindahan 59 warga binaan ke Nusakambangan juga menjadi sorotan, terutama karena para bandar narkoba justru masih ditahan di Lapas Tangerang. Ketidakterbukaan terhadap proses ini menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Dengan terus bertambahnya kontroversi dan minimnya transparansi, wajar jika kepercayaan terhadap kepemimpinan Kalapas saat ini dipertanyakan. Masyarakat dan insan pers menunggu langkah konkret dari instansi terkait agar isu ini tak berlarut dan dapat ditangani secara profesional serta terbuka. (T-Red)
