IDN Hari Ini, Nias – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Nias, Darwis Zendrato, menyerukan agar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, segera menepati komitmennya untuk berkantor dan berdinas di Kepulauan Nias, sebagaimana janji politik yang pernah disampaikan sebelumnya.
Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, Darwis menilai saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Gubernur Sumut untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.
Kami mengingatkan dan sekaligus mendesak agar Bapak Gubernur menepati janjinya untuk berkantor dan bertugas di Nias, walaupun hanya seminggu pada waktu tertentu.
Dengan begitu, beliau bisa melihat langsung situasi, kondisi, dan potensi yang ada di lapangan, serta mendengar aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Darwis Zendrato saat ditemui di kediamannya, Selasa (28/10/2025).
Desakan ini muncul seiring perhatian publik terhadap pengerjaan enam ruas jalan provinsi dan satu unit Jembatan Noyo yang tengah berlangsung di Kepulauan Nias. Darwis berharap pembangunan tersebut menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tahan lama, dan menjadi catatan sejarah bagi kepemimpinan Bobby Nasution.
“Hasil pembangunan jalan dan jembatan ini akan menjadi hadiah terindah, karya nyata, sekaligus bukti kecintaan Gubernur kepada masyarakat Nias yang selama ini hidup dalam keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik,” tambahnya.
Selain soal pembangunan, Darwis juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat rute Nias–Medan yang dinilai sangat membebani masyarakat.
“Harga tiket pesawat Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta untuk jarak tempuh 46 menit itu tidak masuk akal. Bahkan hampir sama dengan tiket Medan–Jakarta yang durasinya 160 menit. Ini sangat memberatkan masyarakat biasa,” tegas Darwis.
Sebagai Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMP) Nias, Darwis turut menyoroti lemahnya pengawasan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumut dan UPTD PUPR Gunungsitoli terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
“Kinerja pihak PUPR provinsi dan UPTD PUPR Gunungsitoli terkesan lemah dalam perencanaan maupun pengawasan. Karena itu, kami mendesak Gubernur untuk segera berkantor di Kepulauan Nias pada November 2025 guna memastikan langsung mutu dan kualitas pembangunan tersebut,” ujarnya menegaskan.
Darwis berharap kehadiran langsung Gubernur di Nias dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur serta menghadirkan hasil pembangunan yang maksimal, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.(Tim)
