Home / Hukum

Jumat, 25 Maret 2022 - 18:42 WIB

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tolak  Mentah-mentah Laporan Haris Azhar

Jakarta, IDN Hari Ini,  PIHAK Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membeberkan alasannya menolak laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil soal dugaan gratifikasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Hariz Azhar dkk haruslah melalui pengaduan atau laporan informasi, bukan dalam laporan polisi.

“Perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dimaksud disampaikan melalui pengaduan atau laporan informasi bukan dalam laporan polisi atau LP,” kata Kombes Auliansyah di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga  Polres Nias Cek SPBU Cegah Kecurangan BBM Saat Arus Mudik 

Auliansyah mengungkapkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Penjelasan tersebut diketahui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan laporan, kata dia, disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwewenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Mengacu pada KUHAP dan Petunjuk dan Arahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penanganan tindak pidana korupsi oleh Polri melalui tiga tahap yaitu tahap pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga  Polri: PTDH Ferdy Sambo Langkah Tegas dan Komitmen Usut Tuntas Kasus Brigadir J

“Pada saat saudara Haris Azhar melaporkan kemarin, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan,” ujar Auliansyah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mekanisme pengaduan tersebut juga berlaku pada instansi penegak hukum lainnya di Indonesia.

“Kami kira mekanisme ‘pengaduan’ ini berlaku di instansi penegak hukum lainnya; misalnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan Haris Azhar menyebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menolak laporan terkait dugaan gratifikasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga  KPU Kabupaten Cirebon Terus Rajut Sinergitas Dengan Instansi Terkait, Demi Menjaga Kondusifitas Tahapan Pemilu

“Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan LBP kepada Krimsus Polda Metro Jaya,” kata Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

“Setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Krimsus memutuskan untuk menolak laporan kita.”

Menurut Nelson, pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan jelas terhadap penolakan laporan tersebut.

Nelson mengatakan, pihaknya akan mengadukan soal penolakan laporan oleh Polda Metro Jaya kepada Ombudsman Republik Indonesia.

“Kita akan laporkan penolakan ini ke Ombudsman,” kata Nelson.( red )

Tag: Hukum, Korupsi, Ombudsman, gratifikasi

Share :

Baca Juga

Cirebon

Kapolresta Cirebon Berikan Penyuluhan kepada Siswa SMK Sultan Agung

Cirebon

Polresta Cirebon Amankan Dua Pengedar OKT

Banten

Danrem 052/Wijayakrama, Brigjen TNI Putranto Gatot SH,S.Sos.,M.M Berikan Materi Wawasan Kebangsaan Kepada Santri Pondok Pesantren Terbesar di Kabupaten Tangerang

Cirebon

Jumat Curhat, Kapolresta Cirebon Beri Pesan Kamtibmas ke Abang Becak

Cirebon

Polresta Cirebon Gelar Syukuran HUT ke-78 Korps Brimob Polri

Cirebon

Satreskrim Polresta Cirebon Amankan Dua Pelaku Penganiayaan Di Talun

Daerah

Personel Bintara Polda Maluku Ikut Orientasi Pra Tugas sebanyak 242 orang

Cirebon

Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon Gagalkan Aksi Tawuran, 10 Pemuda Diamankan

Contact Us