Home / Hukum

Jumat, 25 Maret 2022 - 18:42 WIB

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tolak  Mentah-mentah Laporan Haris Azhar

Jakarta, IDN Hari Ini,  PIHAK Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membeberkan alasannya menolak laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil soal dugaan gratifikasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Hariz Azhar dkk haruslah melalui pengaduan atau laporan informasi, bukan dalam laporan polisi.

“Perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dimaksud disampaikan melalui pengaduan atau laporan informasi bukan dalam laporan polisi atau LP,” kata Kombes Auliansyah di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga  Polresta Cirebon Launching Polisi RW

Auliansyah mengungkapkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Penjelasan tersebut diketahui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan laporan, kata dia, disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwewenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Mengacu pada KUHAP dan Petunjuk dan Arahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penanganan tindak pidana korupsi oleh Polri melalui tiga tahap yaitu tahap pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga  Polri: PTDH Ferdy Sambo Langkah Tegas dan Komitmen Usut Tuntas Kasus Brigadir J

“Pada saat saudara Haris Azhar melaporkan kemarin, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan,” ujar Auliansyah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mekanisme pengaduan tersebut juga berlaku pada instansi penegak hukum lainnya di Indonesia.

“Kami kira mekanisme ‘pengaduan’ ini berlaku di instansi penegak hukum lainnya; misalnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan Haris Azhar menyebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menolak laporan terkait dugaan gratifikasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga  Eh..Nurhahyati Pelapor Dugaan Korupsi  Dana Desa Jadi Tersangka

“Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan LBP kepada Krimsus Polda Metro Jaya,” kata Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

“Setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Krimsus memutuskan untuk menolak laporan kita.”

Menurut Nelson, pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan jelas terhadap penolakan laporan tersebut.

Nelson mengatakan, pihaknya akan mengadukan soal penolakan laporan oleh Polda Metro Jaya kepada Ombudsman Republik Indonesia.

“Kita akan laporkan penolakan ini ke Ombudsman,” kata Nelson.( red )

Tag: Hukum, Korupsi, Ombudsman, gratifikasi

Share :

Baca Juga

Cirebon

Cegah Kriminalitas Saat Ramadhan, Polsek Dukupuntang Polresta Cirebon Laksanakan Patroli Malam

Daerah

Wakapolres Menyambut Hangat Kunjungan PPDI DPC Humbahas

Banten

Sidang Pemeriksaan Setempat Terkait Gugatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Looping Benda, Terungkap Fakta Intimidasi Panitia Terhadap Warga Yang Terkena Dampak

Cirebon

Program Jumat Curhat, Polsek Utbar Polres Cirebon Kota Jalin Silaturahmi Bersama Warga Masyarakat

Cirebon

Sinergi Bhabinkamtibmas Sambang Desa, Bhabinkamtibnas Ajak Warga Jaga Kamtibmas

DKI

“Video Viral” Hakim MA Selidiki Hakim Yang Diduga Bocorkan Vonis Sambo

DKI

Langkah – Langkah Pulihkan Kepercayaan Publik, Ketua Mahkamah Agung Gelar Refleksi Kinerja Di Awal Tahun 2023

Cirebon

Bhabinkamtibmas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang, Dialog dengan Warga Binaan Jelang Pilwu

Contact Us