Home / Hukum

Jumat, 25 Maret 2022 - 18:42 WIB

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tolak  Mentah-mentah Laporan Haris Azhar

Jakarta, IDN Hari Ini,  PIHAK Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membeberkan alasannya menolak laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil soal dugaan gratifikasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Hariz Azhar dkk haruslah melalui pengaduan atau laporan informasi, bukan dalam laporan polisi.

“Perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dimaksud disampaikan melalui pengaduan atau laporan informasi bukan dalam laporan polisi atau LP,” kata Kombes Auliansyah di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga  Terpidana Kasus Korupsi PDAM Serahkan 200 Juta Ke Kejari Tulungagung

Auliansyah mengungkapkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Penjelasan tersebut diketahui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan laporan, kata dia, disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwewenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Mengacu pada KUHAP dan Petunjuk dan Arahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penanganan tindak pidana korupsi oleh Polri melalui tiga tahap yaitu tahap pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga  Kapolres Nias Apresiasi Kerukunan dan Keamanan Perayaan Natal 2024

“Pada saat saudara Haris Azhar melaporkan kemarin, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan,” ujar Auliansyah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mekanisme pengaduan tersebut juga berlaku pada instansi penegak hukum lainnya di Indonesia.

“Kami kira mekanisme ‘pengaduan’ ini berlaku di instansi penegak hukum lainnya; misalnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan Haris Azhar menyebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menolak laporan terkait dugaan gratifikasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga  Polresta Cirebon Amankan Dua Pengedar OKT

“Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan LBP kepada Krimsus Polda Metro Jaya,” kata Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

“Setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Krimsus memutuskan untuk menolak laporan kita.”

Menurut Nelson, pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan jelas terhadap penolakan laporan tersebut.

Nelson mengatakan, pihaknya akan mengadukan soal penolakan laporan oleh Polda Metro Jaya kepada Ombudsman Republik Indonesia.

“Kita akan laporkan penolakan ini ke Ombudsman,” kata Nelson.( red )

Tag: Hukum, Korupsi, Ombudsman, gratifikasi

Share :

Baca Juga

Daerah

Penjelasan PZ Pemilik usaha Kayu, Diduga Tidak Memiliki Izin

Cirebon

Kapolresta Cirebon Kunjungi Bawaslu, KPU, hingga Pantau Sorlip Surat Suara Pemilu 2024

Buru

Polres Pulau Buru Serahkan Tersangka Imran Safi Malla, Beserta Barang Bukti Ke Kejaksaan Negri Buru Tahap II

Cirebon

Jum’at Curhat, Kapolresta Cirebon Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Usai Pemilu 2024

Daerah

Seorang Warga Desa Mohili Berua Kec. Boto Muzoi – Kab. Nias Ditemukan Tewas Di Sungai, Pihak Keluarga Curiga ???

Cirebon

Polresta Cirebon Gelar “Police Goes To School” Di SMAN 1 Dukupuntang, Edukasi Disiplin Dan Bahaya Narkoba Pada Generasi Muda

Daerah

Polres Nias Sosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Taruna Kemala Bhayangkara Tahun Ajaran 2025/2026

Buru

Rusdi SAMPAIKAN Kecewaan Melalui Vidio Terhadap Polres Pulau Buru