IDN Hari Ini, Nias– Dugaan adanya pemotongan anggaran pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Kodim 0213/Nias mulai mencuat ke publik.
Selain itu, muncul pula dugaan peminjaman nama pihak lain untuk digunakan oleh oknum tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gerai tersebut.
Informasi ini terungkap setelah beberapa pihak yang mengaku sedang mengerjakan pembangunan gerai KDMP menyampaikan langsung keterangan kepada awak media.
Sebelumnya, kepada aktivis masyarakat Helpin Zebua, Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Sampe Butar Butar saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa memang ada beberapa pihak yang datang ke Kodim maupun Koramil untuk melakukan koordinasi terkait pembebasan lahan hibah tanah pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih.
Namun, menurut penjelasan Helpin Zebua kepada awak media pada Senin (25/5/2026), pihak-pihak yang diduga berasal dari unsur legislatif tersebut ternyata disebut ikut mengerjakan pembangunan gerai dimaksud.
“Faktanya, beberapa oknum yang sebelumnya disebut datang untuk koordinasi pembebasan lahan, ternyata juga diduga ikut mengerjakan pembangunan gerai,” ungkap Helpin.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pembangunan gerai yang disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar untuk satu unit gerai Koperasi Merah Putih.
Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak ditemukan papan informasi proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Tidak ada papan informasi pembangunan. Padahal ini menyangkut anggaran besar dan masyarakat berhak mengetahui,” katanya.
Di sisi lain, salah seorang pihak yang mengaku ikut mengerjakan pembangunan gerai tersebut dan meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku kepada awak media bahwa pihaknya hanya mengerjakan proyek dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Pernyataan tersebut, menurut Helpin, sejalan dengan informasi lain yang juga telah ia kantongi dalam bentuk rekaman percakapan dari pihak berbeda yang menyampaikan hal serupa.
“Informasi itu bukan hanya satu orang yang menyampaikan. Saya juga punya rekaman dari pihak lain yang mengatakan hal yang sama,” jelasnya.
Helpin juga mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya telah berkomunikasi langsung dengan Dandim 0213/Nias terkait persoalan transparansi pembangunan gerai koperasi tersebut. Namun menurutnya, pertanyaan yang ia sampaikan justru dianggap sebagai bentuk serangan terhadap pribadi Dandim.
“Saya cuma bertanya soal transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Tapi malah dianggap menyerang. Padahal saya hanya bertanya, bukan menyerang,” ujar Helpin Zebua.
Selain pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, Helpin juga meminta keterbukaan informasi dan transparansi dari pihak Tentara Nasional Indonesia terhadap berbagai kegiatan lain yang saat ini sedang berjalan di wilayah Kodim 0213/Nias.
Beberapa kegiatan yang turut disorot antara lain pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, pembangunan jembatan, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sumur bor, rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan jalan, rehabilitasi sekolah, serta berbagai kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran negara maupun melibatkan program kemasyarakatan.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan mutu pembangunan di lapangan.
Selain persoalan transparansi anggaran, Helpin turut mempertanyakan pengawasan terhadap kualitas pembangunan, khususnya terkait pengadaan material bangunan yang diduga tidak sesuai standar.
Ia menyoroti penggunaan pasir, besi, hingga sejumlah material lainnya yang menurutnya perlu diawasi lebih ketat demi menjamin mutu bangunan.
Hingga kini, sejumlah masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dan keterbukaan informasi terkait berbagai pembangunan dan program yang berjalan di wilayah Kodim 0213/Nias tersebut.(T-Red)
