IDN Hari Ini, Indramayu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus berupaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, khususnya perempuan dan anak, melalui berbagai langkah konkret. (20/03/2025)
Hal ini disampaikan dalam audiensi yang diterima Pemkab Indramayu dari berbagai organisasi yang fokus pada isu perempuan, perlindungan anak, dan pekerja migran pada Rabu (19/3/2025).
Audiensi ini menjadi wadah bagi organisasi-organisasi tersebut untuk menyampaikan praktik baik, tantangan, serta rekomendasi dalam upaya perlindungan kelompok rentan.
Salah satu organisasi yang hadir adalah Selendang Puan Dharma Ayu, yang dipimpin oleh Yuyun Khoirunnisa. Organisasi ini telah berkontribusi signifikan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perundungan (bullying).
Selain memberikan pendampingan, Selendang Puan juga aktif memberikan edukasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dan kehamilan tidak diinginkan.
Sepanjang tahun 2024, Yayasan Selendang Puan telah menangani 15 kasus kekerasan melalui call center yang terhubung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DisdukP3A) Kabupaten Indramayu.
Organisasi ini juga berkomitmen memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, termasuk anak-anak putus sekolah yang membutuhkan pendidikan lanjutan.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta rumah aman bagi korban kekerasan di Indramayu. Hal ini dinilai penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang maksimal.
Perlindungan Pekerja Migran
Selain isu perempuan dan anak, audiensi juga membahas perlindungan pekerja migran. Migran Care Indramayu telah melakukan pendampingan di 8 desa yang tersebar di 5 kecamatan, dengan fokus pada pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta advokasi kebijakan.
Organisasi ini menekankan pentingnya pusat layanan terpadu untuk memastikan migrasi yang aman dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pekerja migran.
Edukasi dan Layanan Kesehatan
Di sisi lain,Yayasan Kusuma di Kecamatan Bongas telah menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pemberian bantuan bagi penderita HIV. Program edukasi yang telah berjalan selama 8 tahun di sekolah dan komunitas terus diperkuat untuk mengurangi stigma dan kesalahpahaman mengenai penularan HIV.
Selain itu, Pusat Informasi & Konseling Mahasiswa (PIKMA) Universitas Wiralodra turut berkontribusi dengan menyediakan layanan konsultasi kesehatan fisik, mental, dan reproduksi. Posyandu remaja di berbagai desa juga terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan berbasis komunitas.
Komitmen Pemkab Indramayu
Sebagai tindak lanjut audiensi, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan komitmen Pemkab untuk mengkaji ulang regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemkab juga berencana meningkatkan anggaran DisdukP3A, mendukung pendanaan Yayasan Selendang Puan melalui hibah, serta mempercepat pembentukan UPTD PPA dan rumah aman.
“Jika ada kebutuhan komunikasi dan koordinasi di tingkat kabupaten, kami siap untuk mendukung dan memfasilitasi demi kepentingan masyarakat Indramayu,” ungkap Bupati Lucky Hakim.
Saat ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam status terbuka untuk berdiskusi terkait hambatan dan keterlambatan dalam merespons isu-isu mendesak. Bupati juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pembentukan UPTD PPA dan rumah aman yang sangat dibutuhkan di Indramayu.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Indramayu berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, anak, dan pekerja migran, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh masyarakat. (Saudi)
