IDN Hari Ini,Wonosobo – Yayasan Sari, bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Migrant CARE Jakarta, mengadakan workshop bertajuk “Pemetaan Layanan dan Monitoring Alokasi Budget APBD dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya”. (25/09/2024)
Acara yang berlangsung di Front One Harvest Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif pekerja migran dalam mengawasi penggunaan APBD, khususnya terkait perlindungan bagi mereka dan keluarga.
Kegiatan pengawasan APBD merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus dari pengawasan ini mencakup perencanaan program serta pelaksanaan program tersebut.
Meski begitu, keterlibatan masyarakat, terutama pekerja migran, dalam proses ini masih sangat terbatas, terutama pada tahap pelaksanaan.
Dalam sambutannya, Tri Ananto Ketua Yayasan Sari menyatakan bahwa keterlibatan pekerja migran dalam pengawasan APBD dapat mendukung akuntabilitas pemerintah daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sayangnya, peluang formal untuk keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pekerja migran, masih terbatas pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sementara pada tahap pelaksanaan seringkali mendapat hambatan.
“Selama ini, banyak pemerintah daerah yang cenderung menutup informasi terkait APBD, meskipun dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, APBD harusnya dapat diakses publik,” ujar Tri Ananto
Melalui workshop ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka dalam memantau penggunaan APBD, sehingga dapat meminimalkan penyimpangan dan memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran. Dengan begitu, kelompok masyarakat sipil, termasuk pekerja migran, dapat lebih berdaya dalam mendukung proses pembangunan di daerah.
Workshop ini turut dihadiri oleh Harjanto selaku Kabid Sosial Budaya Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian dari Program Inklusi dengan tujuan memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik. (Sugito)
