IDN Hari Ini, Indramayu- Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan berbasis riset. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang), digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Kebijakan Tahun 2025 di Aula Bappeda-Litbang, Rabu (21/5/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Indramayu dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam penyusunan dokumen dasar kebijakan daerah yang berkualitas dan berbasis data ilmiah.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Iin Indrayati. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah yang berbasis pada data dan kajian yang mendalam.
“Mudah-mudahan setelah pelatihan ini, Indeks Kesiapan Kebijakan (IKK) kita bisa meningkat menjadi baik,” ujar Iin, mengacu pada hasil penilaian IKK Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 yang masih perlu perbaikan.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian, Mukhayat, dalam laporannya mengungkapkan hasil evaluasi tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam kesiapan perangkat daerah, baik dari sisi standar maupun kriteria penyusunan kebijakan publik.
“Dampak kebijakan harus didasarkan pada informasi yang komprehensif dan sesuai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi kunci,” tegas Mukhayat.
Untuk memperkaya wawasan peserta, Bimtek menghadirkan dua narasumber berkompeten dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional LAN RI Jatinangor, yakni Bayu Hikmat Purwana dan Henri Sinurat.
Bayu Hikmat Purwana secara rinci memaparkan pentingnya penyusunan Naskah Akademik sebagai fondasi ilmiah dari sebuah kebijakan. Bayu menguraikan struktur penyusunan yang meliputi latar belakang, kajian teoretis dan empiris, analisis permasalahan, hingga rekomendasi kebijakan berbasis data.
“Naskah Akademik adalah fondasi ilmiah yang kuat untuk setiap kebijakan. Tanpa dasar yang kokoh ini, kebijakan yang dihasilkan bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontra produktif,” jelas Bayu.
Sementara itu, Henri Sinurat menjelaskan peran Policy Paper sebagai jembatan antara hasil riset ilmiah dalam Naskah Akademik dengan formulasi kebijakan yang aplikatif.
“Dalam Policy Paper, kita harus mampu menerjemahkan temuan-temuan kompleks menjadi rekomendasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan,” papar Henri. Ia juga memberikan sejumlah tips praktis terkait teknik penulisan, penyusunan opsi-opsi kebijakan, serta gaya bahasa yang persuasif.
Melalui penguatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif serta adaptif terhadap dinamika pembangunan. (Saudi)
