IDN Hari Ini, Pulau Buru – Ketua serta Komisioner KPUD melakukan silaturahmi dengan Kapolres P. Buru, sekaligus membahas terkait tahapan Pemilu 2024 yang semntara berlanjut maupun pola pengamanan Polres P. Buru dalam Pemilu 2024.pada Rabu 26 April(2023)
Turut hadir dalam kegiatan, diantaranya yakni ;
Kapolres P. Buru AKBP Nur Rahman, S.I.K, M.M, Wakapolres P. Buru Kompol Ruben Sihombing, S.I.K, Kabag Ops Polres P. Buru AKP Uspril Fetwembun, S.Sos, M.H, Kasat Reskrim Polres P. Buru Iptu Aditya Bambang Sundawa, S.Tr.K, S.I.K,Mewakili Kasat Intelkam Polres P. Buru Aipda Atsmar Tuasa, Ketua KPU Munir Soamole S.H, Kordiv Sosialisasi dan SDM Mirja Ohoibor, SH.MH, Kordiv Teknis Penyelenggaraan Faisal Amin Mamulaty, Kordiv Hukum dan Pengawasan Saiful Kabau S.H, Kordiv Perencanaan data dan informasi Gawi Gibrihi S.H, Sekertaris KPUD Kab. Buru Umarudin Umagapi S.Sos 
Dalam giat tersebut, terdapat beberapa penyampaian yang di sampaikan oleh Kapolres Pulau Buru, ” Kami pihak Kepolisian dalam Pemilu sebagai pihak Keamanan, sehingga setiap hasil Pemilu kami akan menerima dari rilis versi KPUD.
” Kami Polres P. Buru bersedia hadir kapanpun apabila di undang oleh KPUD terkait pengamanan ataupun kegiatan tahapan Pemilu 2024 
Selanjutnya Kordiv Teknis Penyelenggaraan Faisal Amin Mamulaty mengungkapkan, ” Salah satu calon yang harus dilengkapi bagi caleg yakni salah satunya yaitu SKCK sehingga hal demikian, kami akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian
Nantinya kami dari pihak KPUD akan melakukan koordinasi dgn pihak polres dalam tahapan kampanye maupun persoalan/permasalahan dari TPS.
Disebabkan belajar dari pengalaman pemilu 2019, tidak terjadi bentrok secara fisik akan tetapi hanya adu argumen.
Pada tanggal 17 kemarin, kami menerima perintah dari KPU RI untuk melakukan koordinasi dgn 6 instansi terkait dalam Polri, Kejaksaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Lapas/Pengadilan, BNNK 
Kami juga akan berkoordinasi dgn dinas kesehatan untuk menyiapkan transportasi Kesehatan Mobile
Ketua KPUD Kab. Buru mengatakan, kami sebelumnya dengan Pj. Bupati Buru telah melakukan pertemuan dengan komisi 1 DPRD Prov. Maluku terkait tapal Batas Kab. Buru dan Buru Selatan tepatnya di Desa Waehotong.
Kemudian pada saat petugas pantarlih melakukan Coklit di Desa Waehotong beberapa waktu lalu, tensi politiknya begitu tinggi dikarenakan sebagian masyarakat Kab. Buru ingin masuk wilayah Kab. Buru Selatan dan masyarakat Kab. Buru Selatan ingin masuk Kab. Buru.
Dalam tahapan pendaftaran caleg, sebelumnya kami akan melakukan koordinasi dgn pihak kepolisian terkait situasi Kamtibmas dan kami telah menyampaikan kepada PJ bupati dan Sekda terkait anggaran Pemilu 2024, Linmas ini di bentuk oleh Pemda Kab. Buru yakni Kesbangpol.
Awal tahun 2024 bulan Januari akan di bentuk KPPS, ” Persoalan Waehotong di harapkan Pemda dapat menyelesaikan persolan tersebut sebelum tahapan Pemilihan tahun 2024
Kami telah memetakan TPS khusus dan TPS tersulit, ” Kami juga telah menyampaikan kepada pimpinan KPUD Prov. Maluku terkait beberapa desa yang belum terdapat jaringan telekomunikasi Kunjungan sekjen KPUD RI terkait Kirab Pemilu selama 7 hari, terkait dengan waktunya kami menunggu dari KPUD Provinsi Maluku.
Kabag Ops Polres P. Buru dalam penyampaiannya, ” Bahwa saat ini sedang berlangsung tahapan pendaftaran caleg sehingga perlu dilakukan pengamanan guna menghindari gangguan Kamtibmas di Kantor KPUD Kab. Buru.
Agar melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, apabila diperkirakan dalam tahapan tersebut di anggap rawan guna melakukan PAM kantor dan Komisioner KPUD, Jadwal kampanye agar di atur dengan cara baik, ” mengingat ini ada pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi/Kab/Kota.
Persoalan Linmas, karena dalam plotingan pengamanan harus di siapkan petugas linmas dari jauh jauh hari karena dalam pola pengamanan kami ada petugas linmas dalam PAM TPS – Pergeseran logistik serta penampungan logistik surat suara di lokasi TPS.
Selanjutnya Wakapolres P. Buru Kompol Ruben Sihombing, S.I.K menyampaikan arahan terkait Juknis persyaratan anggota KPPS, Diharapkan teknisnya nanti pada saat serpas logistik nanti anggota harus melekat sampai dengan tempat TPS tersebut guna menghindari opini negatif terkait manipulasi logistik surat suara.
Apabila dalam rakor terkait Pemilu, nantinya di harapkan menghadirkan dari pihak Telkom guna menjamin jaringan telekomunikasi selama tahapan Pemilu.”tutupnya (DW)
