Home / Tangerang Raya

Senin, 12 Desember 2022 - 21:11 WIB

Proyek Aneh Pengecoran Jalan Tanpa Pengawasan Dinas PUPR

Tangerang,IDN Hariini – Satu persatu fakta menarik mulai terkuak di proyek rekonstruksi peningkatan jalan yang ada di Jl.Juanda Kec.Neglasari Kota Tangerang. Mulai dari papan informasi, K 3 sampai dengan konsultan dan pengawas dari Dinas jarang di temui di lokasi proyek.

Keterangan: Foto Hasil Pengecoran

Sebelumnya sempat disoroti oleh media, tentang papan proyek yang tidak terpasang di lokasi karena disembunyikan di sebuah gudang, serta pekerja tidak memakai K 3, (Kesehatan Keselamatan Kerja) dan itu dibenarkan oleh Darjo’ asisten pelaksana kontraktor. Menurutnya, pekerja tidak memerlukan K 3, padahal spek K 3 itu sudah tertuang di RAB dan harus dilaksanakan.

 

Kini papan proyek sudah terpasang di lokasi, namun K 3 belum terlihat digunakan oleh para pekerja. Dari pengakuan warga yang selalu nongkrong di sekitar proyek, kalau papan proyek tersebut baru dipasang oleh pekerja disana belum lama ini, dan sebelumnya tidak dipasang, dan itu setelah di soroti (12/12/2022).

 

“Baru dipasang papan proyek nya bang, sebelum nya itu tidak ada,” ujar salah satu warga yang minta jati dirinya tidak disebut.

Baca Juga  Sampah Bandara Soekarno-Hatta Menggunung, Akibat Warisan PT. ISU Yang Tidak Memenuhi Standarisasi SLA

 

Diketahui PT. Arkea Wirastya Utama, sebagai pelaksana proyek tersebut, pengerjaan rekontruksi peningkatan jalan dengan anggaran Rp. 16.092.472.000 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.

 

Lebih menarik nya lagi, saat wartawan menemui pengawas di lapangan tentang pekerjaan tersebut, ‘Eko’ mengaku sebagai pengawas dari dinas. Namun setelah diperjelas oleh ‘Doni’ Ketua DPD LSM Seroenting Jaya Indonesia (Seroja) Eko langsung mengakui, kalau dirinya pengawas dari pihak kontraktor sekaligus pelaksana dan bukan pengawas dari Dinas.

 

Baca Juga  Deny Granada Angkat Bicara Terkait  Pemkot Tangerang “Tanah Bermasalah”

“Sangat kita sayangkan sikap pengawas tersebut, karena ada upaya pembenaran dilakukan. Memang di lokasi tidak ada pengawas dari Dinas PUPR Kota Tangerang, padahal sedang berlangsung pengecoran, tapi jangan sampai mengaku ngaku pengawas dari dinas,” jelas Doni di lokasi proyek.

 

Menurutnya, ini lah fakta fakta di lapangan yang tidak bisa dipungkiri, sampai sampai pengawas dari kontraktor mengaku ngaku pengawas dari Dinas.

Baca Juga  Maryasin Korban Skandal Oknum Mafia Pengadaan Tanah Runway 3 BSH, Siap Hadap Jokowi untuk Menuntut Haknya Yang Tidak Dibayarkan Oleh PT. Angkasa Pura II

 

“Apa ini sudah kesepakatan kedua belah pihak atau memang ada kesepakatan lain yang lebih memperhatikan kepentingan?,” ujar Doni usai berdialog dengan seseorang yang mengaku ngaku pengawas dinas tersebut.

 

Doni mengungkapkan, keterbukaan informasi publik adalah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Dan masyarakat ikut berperan serta didalam nya untuk ikut mengontrol pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat dan itu tertuang dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi masyarakat harus diajak pintar bukan malah di bodohi, saya menduga ada yang tidak beres di penyelenggaraan proyek ini, tapi nanti kita lihat usai kontrak kerja nya di laksanakan,” kata Doni,(12/12/2022).

 

Baca Juga  Polres Metro Tangerang Kota Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Peparprov ke-IV Banten 2022

Baca Juga  Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Berikan Jawaban Terkait Penolakan Data PTSL

Sebelumnya juga, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah, (LP2KP) pusat, ‘Zulham’ sudah mengingatkan dinas PUPR Kota Tangerang untuk menghindari pelanggaran baik secara teknis maupun adminstrasi, yang akhirnya merugikan masyarakat dan negara serta oknum pejabatnya.

 

“Saya sudah mengingatkan Dinas PUPR Kota Tangerang. Pelanggaran seperti K 3, teknis kerja, dan pengawasan itu bukan pelanggaran biasa. Namun pelanggaran yang ancaman pidana akan menanti, ujar Zulham.

 

Lanjut kata Zulham,” Harusnya pihak dinas aktif mengawasi bukan malah membiarkan. Selain itu pekerja di lapangan juga tidak dilengkapi K 3, padahal itu tercantum dalam di RAB dan harus dilaksanakan,(10/12/2022).

 

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, ‘Ruta Ireng Wicaksono’ hingga berita ke dua ini dirilis, dirinya lebih memilih diam dan tidak mau berkomentar. Sebelumnya sudah dilalukan konfirmasi lewat Whatsap oleh wartawan di nomor 0856 9710 22xx. Belum juga di respon.

 

(Redaksi)

 

Post Views: 8

 

Share :

Baca Juga

Banten

Lagi-Lagi Soal GOR DIMYATI Kota Tangerang, Lantas Apa Fungsi GOR Lainnya ?

Banten

Status  PPDB di SMA Negeri 15, Forum RW Kecamatan Priuk Mempertanyakan Posisi Komite Sekolah

Banten

Ahli Waris Riin Bin Samen Menuntut ” Pengembang Palem Ganda Asri PT Sabar Ganda ” Membayar Ganti Untung 

Banten

“Kejahatan Penyampaian Putusan Kasasi Terbongkar: Kuasa Hukum GGS, Siap Laporkan Kasus Ini ke Aparat Penegak Hukum”

Banten

Sidang Penetapan Consignatie Nomor 28/Pdt.P.Cons/2023/PN Tng, Terpaksa Ditunda oleh Majelis Hakim

Banten

Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa, Diadakan Oleh Endung Mantan Ketua RW 008, Kelurahan Selapajang Jaya, Neglasari – Kota Tangerang 

Banten

Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN) Kota Tangerang – Banten, Laksanakan Aksi Kegiatan ” Jumat Berkah “

Tangerang Raya

Mengasah Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif, Osis SMAI Al-Azhar BSD Gelar Alseace 2021

Contact Us