Home / Tangerang Raya

Senin, 12 Desember 2022 - 21:11 WIB

Proyek Aneh Pengecoran Jalan Tanpa Pengawasan Dinas PUPR

Tangerang,IDN Hariini – Satu persatu fakta menarik mulai terkuak di proyek rekonstruksi peningkatan jalan yang ada di Jl.Juanda Kec.Neglasari Kota Tangerang. Mulai dari papan informasi, K 3 sampai dengan konsultan dan pengawas dari Dinas jarang di temui di lokasi proyek.

Keterangan: Foto Hasil Pengecoran

Sebelumnya sempat disoroti oleh media, tentang papan proyek yang tidak terpasang di lokasi karena disembunyikan di sebuah gudang, serta pekerja tidak memakai K 3, (Kesehatan Keselamatan Kerja) dan itu dibenarkan oleh Darjo’ asisten pelaksana kontraktor. Menurutnya, pekerja tidak memerlukan K 3, padahal spek K 3 itu sudah tertuang di RAB dan harus dilaksanakan.

 

Kini papan proyek sudah terpasang di lokasi, namun K 3 belum terlihat digunakan oleh para pekerja. Dari pengakuan warga yang selalu nongkrong di sekitar proyek, kalau papan proyek tersebut baru dipasang oleh pekerja disana belum lama ini, dan sebelumnya tidak dipasang, dan itu setelah di soroti (12/12/2022).

 

“Baru dipasang papan proyek nya bang, sebelum nya itu tidak ada,” ujar salah satu warga yang minta jati dirinya tidak disebut.

Baca Juga  Danrem 052/wkr Berikan Surprise Kepada Polres Tangsel di HUT Bhayangkara ke 77

 

Diketahui PT. Arkea Wirastya Utama, sebagai pelaksana proyek tersebut, pengerjaan rekontruksi peningkatan jalan dengan anggaran Rp. 16.092.472.000 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.

 

Lebih menarik nya lagi, saat wartawan menemui pengawas di lapangan tentang pekerjaan tersebut, ‘Eko’ mengaku sebagai pengawas dari dinas. Namun setelah diperjelas oleh ‘Doni’ Ketua DPD LSM Seroenting Jaya Indonesia (Seroja) Eko langsung mengakui, kalau dirinya pengawas dari pihak kontraktor sekaligus pelaksana dan bukan pengawas dari Dinas.

 

Baca Juga  Deny Granada Angkat Bicara Terkait  Pemkot Tangerang “Tanah Bermasalah”

“Sangat kita sayangkan sikap pengawas tersebut, karena ada upaya pembenaran dilakukan. Memang di lokasi tidak ada pengawas dari Dinas PUPR Kota Tangerang, padahal sedang berlangsung pengecoran, tapi jangan sampai mengaku ngaku pengawas dari dinas,” jelas Doni di lokasi proyek.

 

Menurutnya, ini lah fakta fakta di lapangan yang tidak bisa dipungkiri, sampai sampai pengawas dari kontraktor mengaku ngaku pengawas dari Dinas.

Baca Juga  PROYEK REHABILITASI SALURAN INDUK DAN SEKUNDER CISADANE BARAT DIDUGA TIDAK SESUAI SPEAK.

 

“Apa ini sudah kesepakatan kedua belah pihak atau memang ada kesepakatan lain yang lebih memperhatikan kepentingan?,” ujar Doni usai berdialog dengan seseorang yang mengaku ngaku pengawas dinas tersebut.

 

Doni mengungkapkan, keterbukaan informasi publik adalah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Dan masyarakat ikut berperan serta didalam nya untuk ikut mengontrol pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat dan itu tertuang dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi masyarakat harus diajak pintar bukan malah di bodohi, saya menduga ada yang tidak beres di penyelenggaraan proyek ini, tapi nanti kita lihat usai kontrak kerja nya di laksanakan,” kata Doni,(12/12/2022).

 

Baca Juga  Polres Metro Tangerang Kota Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Peparprov ke-IV Banten 2022

Baca Juga  Miris..!!! Sidang Dinas PUPR Kota Tangerang, BPN Kota Tangerang, dan KJPP Mushopah Mono Igfirly Menghadirkan Saksi Tidak Dibawah Sumpah

Sebelumnya juga, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah, (LP2KP) pusat, ‘Zulham’ sudah mengingatkan dinas PUPR Kota Tangerang untuk menghindari pelanggaran baik secara teknis maupun adminstrasi, yang akhirnya merugikan masyarakat dan negara serta oknum pejabatnya.

 

“Saya sudah mengingatkan Dinas PUPR Kota Tangerang. Pelanggaran seperti K 3, teknis kerja, dan pengawasan itu bukan pelanggaran biasa. Namun pelanggaran yang ancaman pidana akan menanti, ujar Zulham.

 

Lanjut kata Zulham,” Harusnya pihak dinas aktif mengawasi bukan malah membiarkan. Selain itu pekerja di lapangan juga tidak dilengkapi K 3, padahal itu tercantum dalam di RAB dan harus dilaksanakan,(10/12/2022).

 

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, ‘Ruta Ireng Wicaksono’ hingga berita ke dua ini dirilis, dirinya lebih memilih diam dan tidak mau berkomentar. Sebelumnya sudah dilalukan konfirmasi lewat Whatsap oleh wartawan di nomor 0856 9710 22xx. Belum juga di respon.

 

(Redaksi)

 

Post Views: 8

 

Share :

Baca Juga

Tangerang Raya

SPBU 34-15511 Diduga Pertamax Tercampur Air,Teluknaga Kab. Tangerang

Daerah

Pengacara Korban Penipuan Sparepart AC, Minta Suami Terdakwa Ikut Diadili

Tangerang Raya

Soft Opening Rumah Sakit Umum (RSU) TIARA KASIH SEJATI Dimeriahkan Dengan Acara Marawis Serta Santunan Anak Yatim Piatu

Banten

Ketidakpastian Hukum dalam Proses Penetapan Consignatie oleh Pengadilan Negeri Tangerang

Tangerang Raya

Kelurahan Blendung Diduga Terima Suap Di Saat Pembebasan Lahan Modal Transportasi Bandara Soeta

Tangerang Raya

PSI Ciputat Timur Melakukan Pencegahan Demam Berdarah

Banten

12 Remaja Hendak Tawuran Di Tangerang, Celurit Panjang Berhasil Diamankan Polisi

Tangerang Raya

Mafia Tanah Menggila di Tangerang, Mahfud MD: Tidak Sedikit Oknum Di Pengadilan Juga Terlibat.”

Contact Us