Home / Tangerang Raya

Senin, 7 Februari 2022 - 18:37 WIB

Sat Pol PP Kota Tangerang, Tidak Mampu Eksekusi Gedung BSI Bangunan di atas Drainase.

Element masyarakat menilai lambat penanganan gedung BANK BSI yang di bangun di saluran air (Drinase) warga. Dibangun diatas drainase oleh pengembang setinggi 3 lantai, dan terjual kepada pihak Bank senilai 4,5 milliar pada tahun 2013 lalu sesuai penjelasan pemilik sebelum nya Andreas.

Langsung di tindak oleh Sat Pol PP kota Tangerang, dengan menyegel gedung berlantai 3 tersebut pada tanggal 2 pebruari 2022, namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjutnya. Lebih buruk nya, beredar isu di masyarakat, bahwa di duga sejumlah dana telah tercecer di kantong oknum oknum yang berkepentingan. Hal itu biasanya untuk memuluskan proses administrasi nya agar bangunan tidak di rubuhkan.

Fakta di lapangan, bangunan tidak ada tindak lanjut atau penindakan. Justru saat di kroschek oleh wartawan ke lokasi baru baru ini, sisi bangunan sudah terlihat rapi dan tidak terlihat lagi garis polis line yang di pasang disisi bangunan sempat longsor, yang beralamat di Jl.Gatot Subroto RT.003/RW 001 Sangiang jaya Kota Tangerang.

Jelas dalam penyampaian oleh bidang penyidik Satpol PP Kota Tangerang,” bahwa mendirikan bangunan diatas saluran air yang dinyatakan sebuah Passos Passum, jelas sudah melanggar aturan dan bisa di pidanakan melalui Unit Harda di kepolisian. Lahan Passos passum yang seharusnya menjadi saluran air masyarakat,(Drainase) di serobot pengembang atau pemilik tanah untuk mendirikan bangunan dan tidak sesuai Garis Sepadan jalan (GSS) atau Garis Sepadan Bangunan(GSB) itu pidana,” jelas Saripudin, saat acara klarifikasi di gedung aula kian Santang kelurahan Sangiang jaya.(04/01/2022)

Baca Juga  19 Kendaraan Pengguna Strombo dan Sirene Terjaring  di Ponorogo

Saat di konfirmasi ke pihak Sat Pol PP terkait tindak lanjut dari penyegelan yang dilakukan di lokasi gedung, ‘Iwan’ menjelaskan,” kalau dirinya masih berkordinasi dengan pimpinan.(Kasat Pol PP) dan tidak ada penjelasan lanjutan terkait tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, seperti sanksi pidana atau merubuhkan bangunan.

“Hari ini saya segel, sementara sesuai hasil rapat dengan OPD terkait, pihak ruko akan bongkar sendiri sampai waktu yang di tentukan,” ujar Iwan.

Terbaru, saat dikonfirmasi terbaru ke Pihak Pol PP, ‘Iwan’ menjelaskan,” kalau untuk tindak lanjut belum ada instruksi terbaru untuk ke lanjutan nya.(07/02/2022)

Baca Juga  Drumb Band KOTA TANGERANG, Berhasil Meraih Juara Umum Mengalahkan 5 Kabupaten/Kota Se-Banten Di Perhelatan PORPROV VI BANTEN

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, seharusnya sanksi yang di buat kan oleh Sat Pol PP kepada bangunan gedung Bank BSI KCP kota Tangerang iyalah berupa:
A. peringatan tertulis.
B. pembatasan kegiatan pembangunan.
C. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
D. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
E. pembekuan PBG.
F. pencabutan PBG.
G. pembekuan SLF Bangunan Gedung.
H. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
I. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Satpol PP mempunyai tugas pokok, yakni’ merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun seakan ada pembiaran, atau karena di duga “Sudah ada Kordinasi” membuat penegakan tidak berfungsi maksimal alias mandul.

Romo, DPC Kota Tangerang, (LSM GERAM Banten Indonesia) berharap, agar Aparat Penegak Hukum untuk menindak oknum oknum pejabat yang diduga mem backup bangunan yang sudah menyerobot Passos passum tersebut dan mengembalikan fungsi saluran air warga.

Baca Juga  Ajang Lokasi PorProv VI Banten Di Kelurahan Selapajang Jaya - Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Ternyata Masih Bermasalah

“Surat yang sudah kita layangkan kepada instansi terkait atas dugaan penyerobotan Passos passum yang dilakukan oleh pengembang harus nya di respon baik. Soalnya, mulai dari dinas sampai ke Aparat Penegak Hukum di Kejaksaan Tinggi Banten sudah kita laporkan. Kita berharap Aparat Penegak hukum bisa mengusut tuntas,” tandas Romo.

Lanjut kata Romo, Menjadi preseden buruk buat pemerintah. Sebab selain akan hilang nya PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Tangerang, di khawatirkan akan menjadi ajang korupsi untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum oknum tertentu atau pejabat hingga merugikan negara. Dan juga menjadi citra buruk buat pemerintah kota Tangerang sendiri. (IDN )

Tag : Berita nasional, Berita terupdate, Berita terkini, Berita viral, Berita trending, Berita terbaru, Indonesia hari ini, Berita Indonesia, Berita Indonesia terkini, Berita Indonesia terupdate, Berita Indonesia viral, Berita Indonesia trending, Indonesia hari ini, Berita hari ini

Share :

Baca Juga

Pendidikan

DPD GNP Tipikor Kota Tangerang Awasi PPDB, Siap Laporkan Kecurangan ke Penegak Hukum

Tangerang Raya

Polres Metro Tangerang Kota Vaksinasi Massal Sasar Perkampungan Warga

Banten

GNP TIPIKOR Kota Tangerang Akan Laporkan Maraknya Sengketa PPDB

Tangerang Raya

Begini Surat BPKD Berkaitan PSU Taman Royal

Tangerang Raya

Paksakan Gelar Unjukrasa Mahasiswa HMI Diamankan Polres Tangerang

Tangerang Raya

Bupati Tangerang Bersama Pangdam Jaya Dan Kapolres Kota Tangerang, Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Dan PPKM Darurat

Tangerang Raya

Kadis Dindik Kota Tangerang Berdiam Diri Saat Dikonfirmasi Terkait pungutan Pantastis SMP Negeri 7 dan 20

Tangerang Raya

 Klinik NUR ALHAYA  Tidak Sesuai Standar Operasi dan Tidak Miliki Izin, Ini Penjelasan Dinkes Kota Tangerang

Contact Us