Home / Banten / Tangerang Raya

Sabtu, 2 Juli 2022 - 12:49 WIB

DPD GNP TIPIKOR Kota Tangerang Meminta APH Menelusuri Klaim Sepihak Tanah Yang Di Aku-Aku Milik Pemkot Tangerang

Denny Granada
DPD GNP Tipikor Kota Tangerang

Denny Granada DPD GNP Tipikor Kota Tangerang

IDN Hari Ini, Kota Tangerang – Terkait adanya surat pemberitahuan pengosongan lahan yang ditujukan kepada pihak warga RW.005 dan RW.008 diwilayah Kelurahan Selapajang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dipertengahan bulan Juni lalu, mendapatkan respon yang cukup keras dari Denny Granada sebagai Ketua GNP TIPIKOR (Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi) DPD Kota Tangerang.

Sepengetahuan Denny Granada, surat yang dilayangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 520/907 – Sekr/2022  tersebut,  Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Lahan terkesan sangat arogan dan sangat tidak mendasar. Karena yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah apakah benar tanah yang dimaksud adalah milik Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Kota Tangerang ???

Dan  saya Denny Granada sangat meragukan sekali atas status objek kepemilikan lahan yang di klaim milik Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, apalagi didalam surat pemberitahuan tersebut sama sekali tidak dicantumkan bukti hak kepemilikannya yang berada di Kedua RW tersebut dan serta tidak dilampirkannya bukti kepemilikan lahan yang luasnya kurang lebih 9 hektar yang dikeluarkan oleh BPKAD Kota Tangerang, saya patut meduga bahwa tanah yang diklaim oleh dinas ketahanan pangan sebagai miliknya adalah aset bodong tanpa adanya kepemilikan yang sah

Baca Juga  Sebar Ujaran Kebencian Di Medsos, Edward J Franz Antonio Ahirnya Diciduk Polda Banten

Sebab kalau kita membaca regulasi yang telah dimuat sesuai Permendagri Nomor 9 tahun 2009 tentang tata cara penguasaan lahan yang masuk dalam katagori Fasum Fasos, kiranya sangat tidak sesuai dengan isi surat dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, mestinya yang berhak untuk menandatangani surat tersebut adalah saudara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, karena menyangkut seluruh Aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Tangerang tanggung jawab sepenuhnya ada dibeliau, bahkan walikota atau wakil walikota Kota Tangerang tidaklah mempunyai hak untuk menandatangani surat seperti yang dimaksudkan, ujar Deny Granada ditempat kediamannya yang sejuk….

Baca Juga  Polresta Cirebon Gelar Apel Siaga Bencana Musim Hujan

Selanjutnya Denny juga menuturkan, adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Angkasa Pura II (AP II) kepada para penghuni dilingkungan RW tersebut, sudah sangat jelas disebutkan bahwa ,tanah tersebut adalah milik AP II, lantas pertanyaannya kenapa pihak pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (KetaPang) berani mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan lahan? Ini benar-benar menarik buat saya katanya,,yuk kita ilustrasikan secara terbalik, bagaimana kalau seandainya lahan tersebut milik Pemerintah Kota Tangerang, lantas pihak AP II mengklaimnya sebagai tanah miliknya? Apakah sipemilik tanah tersebut akan diam saja?  adanya alasan lahan yang dimaksud untuk dibangun fasilitas penunjang untuk perhelatan Pekan Olah Raga Provinsi (PorProv) sangatlah tidak masuk diakal, mengingat pelaksanaan PorProv dilaksanakan antara bulan Oktober November tahun 2022 tahun ini..saya sangat berharap pemberitaan ini dapat menjadi perhatian khusus buat APH (aparat penegak hukum) agar melakukan kajian dan menyelidiki tentang keabsahan lahan yang diklaim menjadi aset milik Pemerintah Kota Tangerang, karena saya khawatir kedepannya dapat menimbulkan kegaduhan / keributan besar dan akhir pesan saya kepada pihak Pemerintah Kota Tangerang agar sebaiknya Pemerintah Kota Tangerang sungguh sungguh dalam melakukan pendataan terhadap aset yang sudah tercatat dan segera di benahi secara administrasi yang jelas,terutama bukti kepemilikannya yang sah, janganlah memberikan contoh yang buruk terhadap warga masyarakat karena sesungguhnya pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dan bukan untuk melayani kepentingan segelintir orang, sebelum mengakhiri  pembicaraanya Denny Granada berpesan sebaiknya Pemerintah Kota Tangerang jangan gegabah kalau untuk melakukan tindakan yang  berkaitan dengan aset karena sebahagian aset yang diklaim milik pemerintah Kota Tangerang masih hanya tercatat dan tanpa disertai dengan bukti hak kepemilikan yang sah.

Share :

Baca Juga

Banten

Fungsi Satpol PP Dalam Penegakkan Perda, Patut Dipertanyakan ???

Banten

Bersamaan Giat Khotmil Qur’an Dalam Rangka HUT PMJ ke 73, Polres Metro Tangerang Kota Santuni 30 Anak Yatim

Banten

Satpol PP Kota Tangerang Kembali Tertibkan PKL Pasar Sipon

Tangerang Raya

Hindari Proyek Pipa PDAM TB, Truk Bermuatan Jatuh Terperosok

Banten

Ajang Silaturahmi PPPSBBI Cipondoh Bersama Korda II Tangerang: Semangat Lebaran dan Solidaritas Pendekar Banten

Banten

Personel Polda Banten, ” Gatur Lalu Lintas Pagi Di Titik Rawan Kemacetan “

Tangerang Raya

Lapas Kelas I A Tangerang Blok G Terbakar, Diduga 40 Orang Meninggal

Tangerang Raya

Kota Tangerang Berada Di Level 2 PPKM Skala Mikro, Kasat Pol PP: Ini Aturan Yang Harus Diketahui.”

Contact Us